Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman mengungkapkan rasa syukurnya atas penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Pemprov Bangka Belitung serta penyerahan sertifikat ISO/IEC2700:2013, Jumat (13/3/2020) di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel.
“Pada intinya, kami sangat bersyukur hal ini dapat terlaksana dengan penuh perjuangan, baik itu MoU berkenaan dengan penyelenggaraan e-katalog lokal, dapat segera kita percepat karena mengingat e-katalog lokal ini sangat membantu percepatan pengadaan kita sehingga lebih aman, lebih tertib, dan harganya sesuai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Erzaldi juga mengungkapkan beberapa kendala yang dialami terkait pengadaan produk lokal.
“Terkadang kami mendapat kesulitan. Pengalaman ini misalnya, saat kami mau mengadakan bibit lada, ini kan khusus, dilelang berapa kali namun tidak ada yang mau masuk, sedangkan ini penting, kalau tidak kita lakukan, petani kita sembarangan beli bibit dan dia tidak tahu bibit tersebut sudah sakit. Yang menyebabkan tingkat modal petani tinggi salah satunya tidak tersedianya bibit yang baik dan sehat begitu juga dengan pengadaan batik cual,” ungkapnya.
Ia yakin, ke depan katalog ini akan sangat memberikan kemudahan serta dapat membantu mitra-mitra binaan dari pemda setempat.
Pada kesempatan ini, Erzaldi juga mengapresiasi kinerja Biro Layanan Pengadaan (BLP) Babel dan beberapa pihak terkait atas kinerjanya yang luar biasa.
“Saya ucapkan selamat kepada Pak Kurniawan (Kepala BLP Setda Babel) dan tim dan kawan kawan lainnya yang sudah bekerja keras hingga MoU dengan LKPP dan sertifikat ISO sudah didapat, semoga nanti kedepannya lebih baik untuk kita semua. Ditambah dengan adanya ISO ini tentu akan membuat rasa aman dan nyaman tertib dan semoga dapat meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP, mengatakan bahwa Bangka Belitung merupakan provinsi ke-12 se-Indonesia yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk pengelolaan e-katalog sektoral.
“Saya berharap dengan adanya e-katalog sektoral ini maka tidak perlu merasa takut lagi untuk melakukan pengadaan,” jelasnya.
Sementara, Abdul Kohar, Perwakilan TUV Rheinland dalam sambutannya mengungkapkan rasa hormat dan bangga atas pencapaian yang selama ini menjadi idaman seluruh instansi untuk memastikan bahwa sistem LPSE yang ada di lingkungan Pemprov Babel ini sudah memenuhi standar sertifikasi ISO/IEC2700:2013.
“Ini merupakan sistem yang menjadi standar internasional, yang mengacu pada sistem CIA, Confidentiality (kerahasiaan), Integrity (integritas), dan Availability (ketersediaan),” tutupnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda Babel, Sekda Babel, Naziarto, Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Salusra Widya, Direktur TUV Rheinland Indonesia, Abdul Kohar, perwakilan Bupati/Walikota se-Babel, Kepala Dinas di lingkungan Babel.(wa)
