BANGKA BARAT, LASPELA– Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, Fritz Edward Siregar, SH LL M PhD, menghadiri acara Ngopi (Ngobrol Politik) di Halaman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Jum’at (6/3/2020).
Dalam kujungannya ke Kabupaten Bangka Barat tersebut, dia menyebutkan makna tersirat di dalam ngopi adalah seringnya ngopi bersama penyelenggara Pemilu mengurangi indeks permasalahan pemilu.
” Kalau KPU dan Bawaslunya sering Ngopi harusnya ga banyak masalah sebenarnya, karena persoalannya sudah selesai di warung kopi duluan. Kalau mau melihat indeks kerawanan suatu daerah itu bisa dilihat tergantung apakah pengambil keputusan banyak ketemu atau tidak, banyak ngobrol atau tidak Kpu dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu,” sebutnya
Fritz juga menyebutkan perlunya koordinasi dan sinergisitas antara penyelenggara pemilu dengan forkopimda demi suksesnya pilkada di Bangka Barat.
” Dibutuhkan koordinasi bersama-sama, dan juga teman-teman dari forkopimda untuk terlibat di dalam mewujudkan pemilihan untuk dapat kita menemukan siapa Bupati yang menjadi pemimpin di Bangka Barat,” jelas Kordiv hukum Bawaslu ini.
Menurut Fritz, Bawaslu RI telah mengeluarkan indeks kerawanan Pemilu pada tahun 2020.
“Pada akhir Februari kemarin tahun 2020 Bawaslu ada mengeluarkan 4 indeks kerawanan pemilu dengan melihat kepada konteks sosial politik di daerah, melihat penyelenggara pemilihnya, melihat kepada siapa nanti yang akan menjadi calon dan melihat kepada partisipasi pemilih. Membuat indeks kira-kira dengan mengacu kepada pengalaman tahun 2018 dan 2019,” paparnya.
Ucapan syukur diutarakan Fritz karena Kabupaten Bangka Barat dalam indeks kerawanan tersebut tidak termasuk derah yang rawan dan meminta antisipasi agar tidak akan masuk.
” Alhamdulillah Bangka Barat tidak termasuk dalam daerah yang rawan, itu sandaran bagi kita bahwa untuk dapat mempersiapkan hal-hal jangan sampai terjadi,” ungkapnya.
Fritz juga menyebutkan pelanggaran yang kemungkinan terjadi yang masuk kedalam isu strategis pada Pilkada tahun 2020 mendatang.
” Isu-isu strategis pada saat pilkada 2020, ada 4 isu strategisnya yaitu netralitas ASN atau penyalahgunaan jabatan oleh kepala daerah untuk menggerakkan ASN ini untuk kepentingan dirinya, indeks kedua politik uang, ketiga, hoax dan ujaran kebencian keempat mengenai DPT daftar pemilih tetap,” jelasnya.(is)
