*Jat Kwet : Ambil Alih Panitia KIP
SUNGAILIAT, LASPELA — Terkait adanya tiga Kapal Isap Produksi (KIP) yang beroperasi di seputaran perairan Teluk Uber dan sekitaran Tanjung Pesona, kini menjadi polemik bagi warga lingkungan Teluk Uber.
Kepala Lingkungan Teluk Uber, Kelvin Haris Prasetya mengaku menolak keras dengan adanya KIP yang beroperasi di wilayah tersebut, terlebih wilayah tersebut masuk dalam kawasan pariwisata unggulan di Kabupaten Bangka.
“Saya sebagai Kaling disini yang jelas saya menjaga aset pantai, menjaga wisata dan juga menjaga nelayan yang ada disini,” ungkap pria yang kerap di sapa Lopakliang.
Menurutnya dengan adanya KIP tersebut sangat merugikan masyarakat terutama para nelayan, karena hal tersebut akan berimbas pada hasil tangkapan nelayan.
“Para nelayan ini pada mengeluh karena untuk tahun ini tangkap udang dan kepiting yang jelas bakal menurun,” tambahnya.
Ia juga mengaku sudah melakukan berbagai usaha untuk aksi penolakan terhadap beroperasinya KIP tersebut dengan meminta tandatangan penolakan kepada warga.
“Kita minta tandatangan penolakan ke masyarakat, dan sekarang sudah ratusan warga yang sudah tandatangan menyatakan menolak terhadap KIP ini,” tegasnya.
Terkait rencana pembentukan panitia KIP di lingkungan Teluk Uber, Ia mengatakan hingga saat ini tidak ada koordinasi apapun dari pihak panitia KIP mengenai beroperasinya KIP diwilayah tersebut.
“Harusnya setiap ada pergerakan di lingkungan Teluk Uber ini siapapun harus lapor dulu ke Kepala Lingkungan, bahkan saya juga tidak tahu karena kalau rapat saya gak pernah di undang oleh mereka (panitia), mungkin karena saya dan mereka ini beda pendapat jadi saya tidak pernah dilibatkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua panitia KIP, Jat Kwet merasa bahwa selama ini pemberian kompensasi dari pihak perusahaan tidak tepat, karena menurutnya KIP tersebut beroperasi di wilayah lingkungan Teluk Uber, harusnya kata dia, yang mendapat kompensasi tersebut warga lingkungan Teluk Uber bukan warga Rebo.
“Kalau bisa KIP ini di usir, tapi kalau tidak bisa ya dari pada tidak di kasih kompensasi makanya kami ambil langkah, soalnya pihak nelayan sudah resah semua. KIP ini beroperasi di daerah kita tapi yang ambil hasil orang sebelah,” katanya.
Untuk itu pihaknya berencana membentuk kepanitian KIP untuk mengambil alih panitia KIP yang ada di desa Rebo.
“Tapi sampai saat ini belum ketemu dengan perusahaan KIP, tapi sudah ketemu dengan panitia yang di desa Rebo dan panitia Rebo tidak keberatan kalau di ambil alih, tapi untuk ambil alih ini kami gak tau caranya gimana,” terangnya.
Meski demikian, pihaknya mengatakan menolak dengan adanya KIP yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Pada dasarnya kami tidak pernah memberikan izin kalau ada KIP yang beroperasi di daerah kita, di depan Tanjung Pesona kan ada KIP juga tetapi tidak satu persen pun kami tidak menerima kompensasi itu, padahal itu kan masuk daerah kita,” pungkasnya.(mah)
