Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Perangkat Daerah Tertentu bersama Inspektorat, Bappeda, Bakuda, DPMPTSP, dan beberapa dinas terkait di Lingkungan Pemprov Bangka Belitung, Rabu (12/2/2020).
Kegiatan dimulai dengan penyampaian penjelasan secara umum rancangan RKPD 2021 melalui presentasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Bappeda Bangka Belitung, Agung Dwi Candra mewakili Kepala Bappeda Bangka Belitung, Feri Insani.
Dalam penyampaiannya, Agung Dwi Candra menjelaskan secara umum mengenai pemaparan tentang beberapa dinas terkait yang ada di Lingkup Pemprov Babel.
“Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, di mana kami melakukan proses perencanaan ini dimulai Desember. Dari Desember, kita sudah melakukan orientasi terkait dengan penyusunan RKPD 2021, di mana kita menyamakan persepsi dengan teman-teman kabupaten/kota dan teman-teman perangkat daerah, apa saja yang kita rencanakan di tahun 2021,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, penyusunan ini telah melakukan konsultasi publik dengan masyarakat, sehingga usulan dari masyarakat sudah ditampung sehingga bisa diverifikasi dengan perangkat daerah dan sinkron dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2021 yang akan diagendakan pada Rakor Perangkat Daerah untuk Forum Perangkat Daerah.
Terkait untuk tema untuk tahun 2021 “Percepatan Pembangunan Infra Struktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Menumbuhkan Potensi Daerah”.
“Ini sudah sinkron dengan prioritas nasional yang fokus pada infra struktur dan pengembangan sumber daya manusia serta ditambahkan dengan potensi daerah,” jelasnya.
Pemaparan disampaikan dengan menggunakan draf untuk masing-masing perangkat daerah untuk meminta pertimbangan Gubernur Erzaldi Rosman untuk memilih perangkat daerah yang menjadi prioritas untuk dimasukkan ke dalam perencanaan tahun 2021.
Sementara, Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengatakan bahwa pertemuan ini ditujukan untuk menjelaskan perubahan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021.
“Bahwa Bappeda harus sudah menetapkan pendapatan-pendapatan yang lebih baik dari tahun 2020, tetapi masih ada potensi pendapatan yang sebetulnya belum dilakukan Bappeda. Harus memberikan arahan kepada beberapa SKPD yang sebetulnya potensi pendapatannya masih besar seperti perencanaan kelautan dan pertambangan sehingga kita bisa memproyeksi pendapatan kita lebih baik,” tutur Erzaldi.
“Beberapa hal yang harus dimulai bahwa kerja OPD jangan terlalu menonjolkan arogansi, bahwa tugas itu hanya dinas dia,” tambahnya.
Ia menyampaikan OPD dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk fokus terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. “Seperti One Village One Product (OVOP), ada juga digital entrepeneur, UMKM produk lokal untuk menjadi produk ekspor,” terangnya.
Selain itu Erzaldi menjelaskan juga untuk tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ada hal yang dapat diandalkan yang belum disentuh yaitu, Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jika hanya terpaku pada anggaran, maka OPD tidak akan berkembang dalam menyusun program.
Rencananya, rapat koordinasi akan diadakan dalam satu hari ini guna membahas program dan kegiatan tahun 2021 yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Provinsi Bangka Belitung.(wa)
