Oleh : Wina Destika
BATAM, LASPELA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Radisson Golf and Convention Center Bukit Indah Sukajadi Residential Area, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020) .
Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dengan nilai BB.
Gubernur Erzaldi Rosman didampingi oleh Pj. Sekda Bangka Belitung, Yulizar Adnan, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bangka Belitung, Darlan, dan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Selain Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada beberapa pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam wilayah I yang hasil SAKIPnya juga turut dibagikan hari ini. Beberapa daerah tersebut di antaranya, wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.
Dikutip dari Press Release Kementerian PANRB bahwa evaluasi ini dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang SAKIP.
Hasil evaluasi SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.
Andi Rahadian, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB dalam Press Release penerapan SAKIP merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi, melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.
Menurutnya, Kementerian PANRB juga memberikan rekomendasi dalam rapor tersebut, agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.rill/(wa)
