Oleh : Wahyu Fajarullah
MANGGAR, LASPELA – Naiknya iuran BPJS hingga 100 % membuat masyarakat dibuat semakin sulit untuk menbayar iuran tiap bulanya, Ketua DPRD Beltim berharap kenaikan iuran ini juga diimbangi dengan pelayanan fasilitas serta pengobatan ditanggung semua BPJS, Sabtu (25/1/2020).
Kebijakan Pemerintah untuk menaikan iuran BPJS hingga 100 % membuat masyarakat dihadapi dilema, tidak sedikit mayarakat turun kelas demi mampu membayar iuran tiap bulannya, bahkan ada juga peserta BPJS yang tidak mampu membayar iuaran lagi.
Ketua DPRD Beltim Fezi Uktolseja, SE,MM mengatakan jika pemerintahan daerah tidak bisa intervensi karena ini adalah kebijakan nasional.
“Kalau bisa jangan naik tapi kita daerah seperti ini tidak bisa intervensi, jadi kita terima saja,”ujarnya.
Fraksi dari PDIP ini pun berharap fasilitas pelayanan kemasyarakat dipermudah dan semua pengobatan ditanggung semua.
“Ya harapan kami fasilitasnya itu tolong ke masyarakatnya dipermudah, ada beberapa hal yang tidak ditanggung ya tolong sekarang ditanggung semuanya,”tegasnya.
Fezi pun menambahkan jika sebelum adanya BPJS pemerintahan daerah Belitung Timur pernah memudahkan masyarakat untuk berobat dengan KTP saja, tetapi setelah adanya BPJS pemerintahan daerah harus mengikuti kebijakan nasional.
“Dulu Beltim itu pakai KTP langsung bisa berobat sebelum adanya BPJS, tetapi setelah adanya BPJS pemerintah daerah harus mengikuti kebijakan nasional untuk tidak melakukan kegiatan kesehatan yang lain diluar BPJS,”jelasnya.
