Oleh: Nopranda Putra
TUKAKSADAI, LASPELA – Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung terpilih dari Dapil Bangka Selatan, Aditya Rizki Pradana melakukan reses pertama di tahun 2020. Reses Aditya digelar di dua lokasi, Desa Tanjung Labu, Kecamatan Leparpongok, Selasa (21/1) dan di Desa Tirem, Kecamatan Tukaksadai, Rabu (22/1).
Reses ini, dikatakan dia yakni menampung dan menyerap aspirasi warga terkait beberapa persoalan yang menjadi kebutuhan dan polemik warga di desa masing-masing.
“Ada beberapa masukan cukup penting, pertama minta peningkatan jalan nelayan di jalur Tanjung Pau ditingkatkan menjadi jalan hotmix, karena jalan itu merupakan akses bagi nelayan apabila ingin pergi melaut serta pembangunan jembatan di desa Tukak juga yang sudah mau roboh juga,” katanya. Hanya saja, ujar dia masih belum tahu kewenangan Pemerintah provinsi apa Pemerintah kabupaten.
Selain itu, aspirasi lain ialah salah satu SMK di Tukaksadai meminta perluasan lahan dikawal. Sebab, menurut informasi ada anggaran sebesar Rp5 miliar yang telah dianggarkan untuk kegiatan perluasan, namun terpangkas.
“Kebetulan saya ada di Banggar. Nanti akan kita cek lagi, kalau memang ada akan dikawal karena memang untuk pengembangan SMK itu butuh perluasan untuk gedung kejuruan perikanan dan pelayaran,” terangnya.
Pihak sekolah juga menyampaikan bahwa apabila bisa, gedung DKP Basel untuk dihibahkan ke pemerintah provinsi. Sehingga bisa dikelola dan diberdayakan untuk pendidikan kejuruan tadi.
“Pendidikan memang bukan di komisi kita, komisi dua, namun nanti bisa dimasukkan di paripurna. Mudah-mudahan terealisasi, diperluas sampai lima hektare, karena saat ini luasnya hanya 1,5 hektare,” sebutnya.
Aspirasi untuk kejuruan perikanan dan pelayaran itu memang penting mengingat daerah ini penghasil ikan, khususnya di daerah Sadai. Kemudian jembatan Tambat Labu di Desa Tukak.
“Itu juga akan kita kawal semoga disetujui oleh provinsi. Namun lucunya, walaupun saya duduk di dewan sudah tiga bulan ini, namun sampai saat ini belum ada satupun pembahasan anggaran 2020,” pungkasnya.
Karena diakui Aditya Rizki, anggaran 2020 sudah disahkan satu hari sebelum ia dilantik. Ia tidak tahu hal tersebut bisa terjadi sehingga dari sejumlah aspirasi itu akan difokuskan pada anggaran perubahan.
“Ada juga usulan untuk mendukung penggunaan pinjam pakai hutan produksi. Saya jelaskan hutan produksi itu tidak perlu pinjam pakai untuk digunakan masyarakat, karena kami sempat kunker ke kementerian kehutanan itu memang ada,” tukasnya.
Hanya saja untuk di Basel karena luasan masih sedikit, sekitar 600 ha jatuhnya tetap hutan produksi namun bisa digunakan oleh masyarakat secara legal. Maka dari itu ia saranken ke camat untuk pro aktif.
“Pro aktif dalan artian sama kades untuk mendata tanah-tanah mana saja yang sudah dimiliki dan digunakan masyarakat. Selama itu tidak berbenturan dengan zonasi lain yang sudah ditentukan,” ucapnya.
Kemudian data tersebut diajukan ke kementerian kehutanan. Apalagi proses pengajuan tidak perlu lagi melalui pemda namun dengan sistem online. Ketika sudah masuk, baru diperjuangkan sama-sama oleh provinsi.(Pra)
