Baharita : Kalau Tidak Ada Kerjaan Ya Kita Pindahkan
SUNGAILIAT, LASPELA — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Bangka akan mengkoordinir jumlah tenaga honorer di seluruh OPD dilingkungan Pemkab Bangka.
Kepala BKPSDMD Bangka, Baharaita mengatakan hal tersebut dilakukan untuk pemerataan tenaga honorer di tiap-tiap OPD yang jumlahnya kini mencapai dua ribuan lebih.
“Ada dinas – dinas tertentu yang banyak tenaga honorernya, jadi nanti kami akan datangi tiap – tiap OPD untuk menanyakan berapa jumlah honorer dan kebutuhan honorer di OPD itu berapa,” ungkapnya, Senin (6/1/2020).
Menurutnya, jumlah tenaga honorer dilingkungan Pemkab Bangka banyak dari lulusan SMA, untuk itu ia menyarankan agar tenaga honorer tersebut untuk mengambil jenjang yang lebih tinggi.
“Harapan kita supaya yang tenaga honor itu ambil kuliah, carilah D III atau S1 sehingga kedepan untuk tenaga kontrak yang empat tahun itu bisa mendapatkan P3K khusus tenaga fungsional tertentu, dan bagi yang tidak kuliah ya mohon maaf karena kita tidak tahu bagaimana nanti kedepan kalau ada outsourcing,” sarannya.
Dikatakan Baharita, untuk di Pemkab Bangka sendiri tenaga honorer paling banyak berada di bagian umum.
“Nah itulah tugas dari BKD ini untuk mendistribusikan pegawai, seperti di Dinas KB yang butuh tenaga penyuluh dan juga bagian lainnya, Jadi nanti kami akan jemput bola,” tegasnya.
Ia juga mengatakan bahwa di tahun 2020 ini akan segera menerapkan sistem e- kinerja dimaksudkan untuk memantau kinerja para pegawai.
“Karena enam bulan kedepan e kinerja benar – benar sudah dijalankan dengan baik, maka target kita mulai dari sekarang selama enam bulan kedepan harus selesai, karena kalau yang PNS itu harus tahu tupoksinya masing- masing, sedangkan yang honorer kami juga harus tahu apa yang dikerjakan,” tambahnya.
Meski yang bisa untuk mengisi e kinerja adalah PNS, namun pihak BKPSDMD Bangka akan tetap meminta laporan kinerja para pegawai honorer.
“Memang betul e- kinerja itu untuk PNS, tapi tidak ada salahnya kalau yang honor kan harus tahu juga, pertama supaya merata, kalau tidak ada kerjaan ya kita pindah ke dinas lain. Untuk itu seluruh Kepala Dinas harus mendukung program e- kinerja ini, karena ini merupakan program Nasional,” pungkasnya. (mah)
