Oleh : Indriani Sari
BANGKA BARAT, LASPELA– Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah sebuah relasi atau interkoneksi antara pemangku kepentingan perusahaan tersebut dengan masyarakat, khususnya mereka yang berdomisili di wilayah perusahaan tersebut menjalankan aktivitas operasionalnya.
Sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP), maka Panitia Khusus (pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) memaparkan hasil pembahasan pada Sidang Paripurna istimewa, Jum’at (27/12/2019).
H Syahbandar selaku Ketua Pansus menyatakan dalam laporannya bahwa kewajiban perusahaan terhadap masyarakat lingkungan sekitar dapat di implementasikan ke berbagai kegiatan.
“Perusahaan dapat melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat berupa membina usaha-usaha mikro, penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum dan lain sebagainya,” ujar Syahbandar.
Lebih lanjut dijelaskan Syahbandar bahwa hasil yang dibacakan hari ini merupakan hasil dari keputusan rapat pansus yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2019.
“Bagian hukum pemda Bangka Barat telah menyampaikan bahwa raperda sudah dibahas ditingkat eksekutif yang mengacu pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 terkait penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan bahwa pemda Bangka Barat telah mendapat teguran karena belum adanya partisipasi aktif dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bangka Barat terkait hal tersebut,” jelasnya.
Syahbandar juga menjelaskan bahwa pada rapat tanggal 12 Desember 2019, Raperda yang disampaikan sudah direvisi agar lebih baik dengan menambahkan pasal-pasal yang dianggap penting.
Ia menyatakan bahwa rencana selanjutnya adalah akan dibuat TJSLP yang beranggotakan perusahaan-perusahaan yang ada di Bangka Barat.
“Akan dibuat TJSLP juga akan membentuk tim fasilitasi yang diketuai Sekretaris Daerah serta telah disepakati akan memberikan reward kepada perusahaan yang telah melakukan CSR (Corporate Social Responsibility),” pungkasnya.(is)
