Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Ratusan Pengerit yang ada di Bangka Belitung mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung, untuk menyampaikan aspirasi, guna mendesak Gubernur Babel Erzaldi Rosman untuk mencabut surat edaran terkait penerapan kartu kendali BBM Subsidi (fuelcard).
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Banmus Kantor DPRD Babel, Selasa (17/12/2019), di Pimpin langsung Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, dengan didampingi Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, Anggota DPRD Babel serta ratusan pengerit yg tergabung dari Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang.
Dalam hal ini, Guntur Afrianto Putra selaku ketua koordinator mengatakan adapun tujuan dari para pengerit ini datang ke DPRD Babel untuk menyampaikan aspirasi guna mendesak Gubernur Babel, Erzaldi Rosman untuk mencabut surat edaran mengenai kebijakan fuel Card.
“Kami datang kesini (DPRD Babel-red) agar DPRD Babel dapat menyampaikan apa yang menjadi keinginan kami untuk bertemu dan mendesak Gubernur Babel untuk mencabut Fuel Card,” kata Guntur usai pertemuan.
Menurut Guntur, kebijakan pemerintah dalam penerapan fuel Card ini tidak cocok diterapkan di Bangka Belitung, karena perekonomian di Babel saat ini sedang lemah.
“Seharusnya pemerintah menyelesaikan masalah-masalah yang ada bukan menambah masalah di masyarakat, bukan membuat kebijakan yang meresahkan masyarakat, tapi membuat kebijakan yang pro rakyat,” ujarnya.
Ia menyampaikan, adapun hasil dari pertemuan ini, dimana pihaknya minta untuk menunggu kepulangan Gubernur Babel Erzaldi Rosman pulang dari Umroh tanggal 26 Desember mendatang. “Nantinya kita akan dipanggil kembali oleh DPRD Babel untuk menerima hasil dari Gubernur dan DPRD Babel, adapun apabila hasilnya tidak sesuai kita tetap akan melakukan aksi sampai keinginan kita ini dikabulkan,” cetus Guntur.
Disampaikan Guntur, ini tidak akan mengurungkan niat dari para pengerit untuk tetap melakukan aksi, meskipun dari pertemuan tersebut Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya memberikan solusi yakni dari pembatasan 20 liter akan ditambah lagi.
“Kami akan kembali menggeruduk kantor DPRD Babel apabila pada tanggal 26 mendatang, penerapan kebijakan kartu fuel Card ini tidak dicabut. Intinya penerapan fuel Card ini kami minta untuk dicabut,” tegas Guntur
Guntur berharap kepada pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat, mengingat janji dari Gubernur Babel untuk membuka lapangan pekerjaan belum sepenuhnya teralisasi. “Kami mohon kebijakan Pak Gubernur Babel Erzaldi Rosman untuk mencabut fuel Card ini,” tutupnya.
Sebelumnya, Bertempat di SPBU 23.331.11 Pasir Garam Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang, Senin (2/12/2019) lalu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman secara resmi melaunching Pembelian bahan bakar minyak (BBM) dengan Fuel Card di Bangka Belitung.(wa)
Leave a Reply