Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah, Selasa (17/12/2019) pagi, di Ruang Kerjanya, menerima kunjungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) yang dipimpin Komite Pengawasan BPH Migas, Ahmad Rizal.
Dalam pertemuan itu, Komite Pengawasan BPH Migas, Ahmad Rizal menyampaikan Apresiasinya kepada Pemprov Babel.
Ia menilai, dari 34 Provinsi di Indonesia, Bangka Belitung adalah yang paling renponsif dan memikirkan bagaimana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) itu, terkendali, melalui dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bernomor 541/1043/IV/2019 soal Pendistribusian Jenis BBM Tertentu/Solar Subsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan/bensin RON 88 serta pelaksanaan Program Fuel Card yang belum lama ini dilaksanakan.
Hal ini, menurutnya, sejalan dengan BPH Migas sesuai tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 46 ayat 3 dan 4, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yaitu mengatur, menetapkan serta melakukan pengawasan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI.
Dijelaskannya, BBM digolongkan menjadi 3 yaitu Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah solar bersubsidi, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah premium dan solar non subsidi (JBU). Tahun ini jumlah untuk JBT dan JBKP meningkat termasuk di Bangka Belitung.
“JBT dan JBKP tahun ini jumlahnya meledak termasuk di Bangka Belitung. Tetapi apakah ini tepat sasaran? ternyata tidak,” ujarnya.
Oleh sebab itu, pelaksanaan Program Fuel Card adalah tepat, agar BBM subsidi ini, tepat sasaran sekaligus dapat mengetahui kecukupan konsumsi BBM masyarakat di suatu Daerah. Hal ini juga berkaitan dengan peningkatan penghasilan Negara maupun Daerah untuk penjualan jenis JBU.
Ahmad Rizal pada kesempatan itu, juga mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi khususnya di Babel dalam Pendistrisbusian BBM ini, diantaranya penggunaan solar untuk Pembangkit Listrik yang sebaiknya beralih ke Gas, serta cadangan BBM daerah Babel yang mendukung cadangan BBM Nasional dirasa belum cukup dikarenakan Lokasi TPBBM yang sudah terjadi pendangkalan dan tidak ideal, sehingga pasokan BBM yang dikirim Pertamina terbatas, sehingga perlu adanya pembangunan TPBBM yang ideal.
BPH Migas, dikatakannya, siap bahu membahu membantu Pemerintah Daerah dalam rangka memastikan pengendalian dan ketersediaan stok BBM.
Menanggapi hal tersebut, Wagub Abdul Fatah menyampaikan terima kasihnya atas kehadiran Tim BPH Migas Wilayah Sumbagsel atas informasi informasi yang dipaparkannya.
Pemprov Babel, selama ini, kata Wagub, selalu berupaya mengendalikan distribusi BBM. Salah satunya adalah dengan program Fuel Card. Saat ini, Fuel Card berlaku untuk jenis Solar Bersubsidi, dan di awal tahun 2020 nanti akan diberlakukan bagi BBM jenis Premium.
Ke depan atas informasi yang diterimanya ini, pihaknya berkoordinasi dengan pihak terkait akan melakukan langkah – langkah yang bisa diambil untuk menjamin ketersediaan Stok BBM di Babel, serta memastikan pendistribusian BBM khususnya yang bersubsidi agar tepat sasaran.
Ikut mendampingi Wagub dalam pertemuan itu, Sales Branch Manager (SBM) PT Pertamina TBBM Pangkalbalam Wicaksono, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yanuar, Plt. Kepala Dinas ESDM Babel, Rusbani, dan Plt. Kepala Biro Ekonomi Setda Babel, Ahmad Yani.rill/(wa)
Leave a Reply