Oleh : Wina Destika
TANJUNG SANGKAR, LASPELA – Erzaldi Rosman selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/12/2019) mengunjungi masyarakat Nelayan yang ada di Pulau Lepar, Desa Tanjung Sangkar, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan.
Kegiatan “jemput bola” melalui dialog di Balai Desa Tanjung Sangkar, Lepar Pongok itu, dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Tanjung Sangkar atas pelanggaran yang terjadi di Perairan Kabupaten Bangka Selatan, dalam hal ini penggunaan alat tangkap trawl yang dilarang digunakan.
Erzaldi mengatakan, dengan adanya pertemuan ini, diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi di Tanjung Sangkar.
Kepada seluruh masyarakat nelayan Tanjung Sangkar, Erzaldi mengajak untuk melakukan koordinasi lebih intensif dengan membentuk tim, dimana nantinya Pemprov Bangka Belitung beserta stakeholder lainnya bersinergi dalam pengawasan yang dilakukan.
“Saya ingin ada 30 orang dari masyarakat atau Nelayan Tanjung Sangkar yang ikut dalam membantu tim ini, karena nantinya tim ini merupakan bagian dari petugas DKP Bangka Belitung, Polda Bangka Belitung, Lanal Bangka Belitung dan unsur lainnya,” ungkap Erzaldi.
Selain itu, Ia meminta agar masyarakat dan nelayan yang memiliki informasi adanya penangkapan ikan menggunakan trawl untuk segera memberikan informasi kepada tim guna dapat diambil tindakan.
“Dalam rangka melakukan pengawasan dan patrol, nantinya tolong beritahu informasi terkait dengan jam dan lokasi, serta perlu diketahui asal dari kapal pengguna trawl tersebut,” ujar Erzaldi.
Kendati begitu, Erzaldi juga berharap kepada masyarakat untuk melakukan tindakan sesuai aturan, dan tidak main hakim sendiri.
Sementara Samsul Bahri Tokoh Agama Tanjung Sangkar mengatakan, permasalahan di Tanjung Sangkar sudah lama terjadi.
“Kejadian ini, sudah lama terjadi, dan banyak jaring kepiting yang ada di Tanjung Sangkar di tabrak oleh kapal trawl, sehingga akan memberikan kerugian bagi kami, karena untuk membuat jaring itu di kisaran 6 jutaan rupiah,” jelas Samsul Bahri.
Agar kejadian ini tidak terjadi lagi, karena akan memberikan kerugian bagi penduduk di Tanjung Sangkar, Pihaknya berharap Pemerintah Desa dan Pemprov Bangka Belitung untuk dapat bertindak. “Kami minta agar kapal trawl tidak beroperasi di Tanjung Sangkar,” tegas Samsul Bahri.rill/(wa)
