TOBOALI, LASPELA- Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Bangka Selatan Syahrullah, S.Kom.I.,M.Pd menjelaskan tingginya biaya politik pada Pemilihan Kepala Daerah terkadang diakibatkan oleh sistem demokrasi di daerah yang masih menghadirkan budaya politik uang.
Oleh karenanya ia mengajak masyarakat untuk menolak politik uang dalam kontestasi pilkada serentak 2020 mendatang termasuk di kabupaten Bangka Selatan.
“Karena politik butuh biaya tinggi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa peserta pemilu harus menyiapkan dana tak sedikit untuk maju menjadi kepala daerah, selain itu faktor sebagian masyarakat yang begitu apatis terhadap pilkada serentak 2020, sehingga dengan mudah dipengaruhi oleh politik uang. Jadi budaya seperti ini yang telah menjamur sehingga ongkos politik untuk menjadi kepala daerah sangat besar,” ujarnya.
Selain mahar, kata dia politik uang juga menjadi hal yang selalu membayangi di setiap kontestasi politik dalam setiap perhelatan Pilkada. Bahkan, politik uang sudah dianggap sebagai hal yang lumrah di dunia politik. “Nah sekarang bagaimana menekan angka politik uang dalam pilkada untuk mengurangi terjadinya sebuah kecurangan diakibatkan oleh uang,” tanyanya.
Khusus di Bangka Selatan sendiri kata Syahrullah adalah mencari pemimpin bukan untuk pesta buang uang, oleh karenanya sangat keliru jika uang adalah kunci pemimpin.
“Kita mencari pemimpin yang mencerminkan kepribadian Rasulullah SAW, kita mencari pemimpin yang membawa sebuah perubahan untuk negeri ini. Mari kita awali dengan niat tulus dan ikhlas untuk membangun negeri junjung besaoh dengan cara-cara yang Toyibah (baik) dan diridhai oleh Allah SWT agar terbentuknya negeri yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur (negeri yang subur dan makmur, adil dan aman),” ungkapnya.(*)
