JAKARTA, LASPELA– Komoditi harga lada terus merosot, akibatnya petani lada frustasi untuk bertanam lada. Bahkan, masyarakat petani lada menyalahkan pemerintah daerah yang tidak serius mengurus tata kelola perniagaan lada.
Karena menyebabkan harga lada asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus menurun, jika tidak ditangani dengan serius.
Menanggapi hal tersebut Komisi VI DPR RI Bambang Patijaya (BPJ) mengambil sikap dan mengusulkan agar melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Pemprov Babel dan Anggota Komisi VI DPR RI.
“Kondisi harga lada di Babel cukup memprihatinkan, karena itu saya mengusulkan kepada Pak Gubernur Babel Erzaldi Rosman beserta jajaran untuk bersama-sama melakukan RDP dengan Komisi VI DPR RI membahas tentang tata niaga lada,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/11/2019).
Menurutnya harga lada pada saat ini semakin rendah, sebagai Anggota Komisi VI dirinya mengaku tergerak untuk bagaimana ikut andil dalam penyelesaian permasalahan harga lada di Negeri Bumi Serumpun Sebalai tersebut.
“Kita harus mencari tau apa yang menjadi pokok permasalahan harga lada. Saya yang duduk di Komisi VI akan turut andil memberikan masukan daripada harga lada yang terus menurun,” ungkap Bambang Patijaya.
Pria yang kerap disapa BPJ itu juga menyampaikan sudah melakukan komunikasi intensif dengan staf khusus Ketua Tim Pengawas Tatakelola Lada (TPTL) Babel yakni Zaidan.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Zaidan dan beberapa stakeholder. Saya meminta agar Gubernur Babel berkirim surat kepada pimpinan Komisi VI untuk segera diatur jadwal RDP dengan Komisi VI. Rapat antara pemerintah daerah Babel dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
Harapannya, lanjut Bambang Patijaya kita ingin mengetahui apa yang menjadi permasalahan harga lada menurun. Sehingga, dicarikan solusinya dan permasalahan harga lada ini berkaitan dengan harga komoditas harga internasional.
“Tentunya kelola tata niaga lada juga. Sebab kita ingin tau apa pokok persoalannya. Dengan begitu, mari sama-sama kita pecahkan masalah harga lada bersama dalam hal ini pemerintah daerah Babel dan pemerintah pusat,” pungkas BPJ optimis.(San/*)
