Oleh : Win Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2019 dengan Tema “Inovasi Pengendalian Inflasi Daerah untuk Penguatan Perekonomian di Daerah dengab Memperkuat Sinergi Antar Kabupaten dan Kota”, di Sahid Bangka Hotel Pangkalpinang, Selasa (29/10/2019) siang.
Dalam sambutannya Erzaldi mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berkenan menjadi tuan rumah dalam Rakor ini. Menurutnya, pengendalian Inflasi oleh TPID ini, semua berharap inflasi di daerah akan terkendali dengan baik.
“Dalam mengendalikan inflasi sebaiknya harus ada strategi yang baik. Terlebih dalam suasana ekonomi yang lesu ini, harus ada inovasi. Langkah yang pertama adalah strategi hilirisasi kepada tiga komoditi unggulan Babel, yaitu Timah dan mineral ikutannya, lada dan sawit,” ujarnya.
Lanjut Erzaldi, kegiatan ini juga untuk mendorong pariwisata yang dikaitkan dengan pengembangan UMKM dan berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Pariwisata maju tanpa didampingi pengembangan UMKM dari masyarakat akan membuat kerentanan, karena hasilnya hanya akan dirasakan oleh beberapa bagian saja seperti Hotel, Transportasi dan travel. Tetapi, kalau UMKM dilibatkan di situ masyarakat secara luas dapat menikmati,” jelas Erzaldi.
Inflasi di Bangka Belitung juga, dikatakan Erzaldi, dipengaruhi oleh faktor makanan, terutama hasil dari perikanan dan kelautan. Untuk itu, saat ini sudah ada beberapa daerah yang didorong dan dibangun coolstorage. “Dampak dari keberadaan coolstorage ini dapat dilihat pada tahun 2020 nanti, bagaimana kita lihat pengelolaannya,” terangnya.
Menanggapi permohonan dari Kota Pangkalpinang akan pembangunan Pelabuhan baru, karena Pelabuhan Pangkalbalam yang telah mendangkal, Erzaldi menyampaikan, saat ini, masih dalam proses dengan Kementerian Perhubungan. Sebelum disahkan, pihaknya akan mengajukan perpindahan lokasi seperti yang diusulkan oleh Walikota.
Sebelumnya, Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil dalam sambutannya menyebutkan, pada tahun 2016 Kota Pangkalpinang mendapat predikat Daerah dengan angka Inflasi tertinggi di Indonesia.
Molen, sapaan akrab Walikota menjelaskan, setelah dilantik pada November 2018, menurut data, laju pertumbuhan industri pengolahan Kota Pangkalpinang minus 4,47 persen, dan laju pertumbuhan pertambangan 0 persen. Saat ini, Inflasi di Kota Pangkalpinang tertinggi di Babel 5,21 persen.
“Kami ingin tidak terulang seperti di tahun 2016, dan juga ingin inflasinya tidak tertinggi se-Babel. Kami ingin bagaimana mengantisipasi semua ini. Hal ini tidak dapat terwujud jika Pangkalpinang berjuang sendiri, harus ada kerja sama dengan seluruh Kabupaten Se-Babel,” ungkap Molen.
Inflasi di Pangkalpinang yang luas wilayahnya 118,41 km persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 216.000 jiwa, terjadi terutama karena transportasi yang salah satunya adalah Pelabuhan Pangkalbalam saat ini telah terjadi sedimentasi, sehingga menyebabkan kedangkalan.
Oleh sebab itu, pihaknya berharap kepada Gubernur adanya pembangunan Pelabuhan baru sebelum Jembatan Emas. Di tempat itu, Pangkalpinang mempunyai lahan sekitar 22 hektar yang siap untuk dibangun.
Dirinya juga mengajak Kabupaten di Babel untuk mendukung kebijakan Gubernur Babel. “Semua dibahas dalam kegiatan ini, karena menyangkut nasib 1,4 juta penduduk di Babel,” tutupnya.
Pada kegiatan ini, juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Babel tentang Pengendalian Inflasi Daerah.rill/(wa)
