Mulkan: KEK Pariwisata Bangka Masih Terganjal IUP PT. Timah

SUNGAILIAT, LASPELA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di sepanjang pantai lintas timur, Air Anyir.

Bupati Bangka, Mulkan mengatakan saat ini persoalan KEK di kabupaten bangka sendiri terganjal dengan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang berada di kawasan tersebut.

“Kita sudah tidak ada masalah lagi terkait surat dan administrasinya sudah lengkap semua, yang jadi masalah kita hanya kawasan itu terdapat beberapa titik IUP PT Timah,” ungkapnya, Jumat (24/10/19).

Pihak Pemkab Bangka sendiri berharap agar pemerintah pusat dapat membuat wewenang ataupun keputusan terkait IUP PT Timah tersebut.

“PT Timah inikan BUMN jadi segala sesuatunya ada dipusat, kita harap nanti pusat bisa membuat keputusan yang membantu kita agar KEK ini bisa terwujud,” tambah Mulkan.

Dengan adanya KEK dikawasan lintas timur tersebut tentu akan membantu memajukan pariwisata Bangka dimana salah satu visi Mulkan sendiri untuk menjadikan kabupaten Bangka sebagai gerbang pariwisata.

“Jika KEK ini terwujud tentu pariwisata kita akan maju, perekonomian serta UKM kita juga lebih berkembang. Kita memang saat ini memfokuskan pariwisata,” ulasnya.

Sementara itu kepala Dinparpora Bangka, Asep Setiawan mengatakan pihaknya akan langsung menemui Kementerian Pariwisata yang baru untuk membantu permasalahan KEK tersebut.

“Kita rencananya akan menemui Kemenpar yang baru bila perlu langsung ke Presiden Jokowi agar permasalahan KEK kita ini bisa selesai dan terealisasi,” ungkapnya.

Sebelumnya permasalahan KEK sendiri sudah dibahas melalui DPRD Babel namun belum ada keputusan karena belum ditetapkan perda zonasi tambang.(mah)