Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Toni Batubara, membuka kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Provinsi, Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Bangka City, Rabu (16/10/2019) siang.
Ikut mendampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Babel, Elfiyena dan Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi, Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Christina Agustin.
Dalam arahannya Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Toni Batubara membacakan sambutan Gubernur menyampaikan, sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan pembangunan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan yang didasarkan pada prinsip- prinsip demokrasi.
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), dipaparkan Toni, menjadi urusan wajib dalam melaksanakan program pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, melalui upaya peningkatan pengembangan skala usaha KUMKM, upaya peningkatan akses anggota KUMKM terhadap perbankan, peningkatan pengawasan dan pembinaan koperasi, serta meningkatkan kapasitas KUMKM terhadap akses permodalan, pendampingan teknis, pengawasan dan pelatihan manajemen dalam pengembangan KUMKM.
“Visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung “Bangka belitung sejahtera, provinsi maju yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efesien dan cepat berbasis teknologi”, sedangkan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung meliputi bidang perekonomian, pertambangan, pariwisata, perkebunan dan perikanan,” kutip Toni.
Untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi tersebut, diungkapkannya, terus diupayakan untuk meningkatkan pemberdayaan KUMKM dengan menetapkan kebijakan dan program yang tepat demi berhasilnya rencana pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan.
Pengembangan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat, seperti koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah serta menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan, kecamatan, kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah.
Rakorda ini, ditambahkannya, diselenggarakan sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Koperasi dan UMKM untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran.
*Melati Erzaldi Paparkan “UMKM Babel Mendunia”
Sementara itu, salah satu Narasumber pada kegiatan ini adalah Korwil International Council for Small Business (ICSB) Babel yang merupakan Ketua TP PKK Babel, Melati Erzaldi, memaparkan materi mengenai UMKM Bangka Belitung Mendunia melalui Pengenalan Program ICSB.
Disampaikan Melati, ICSB Bangka Belitung adalah perpanjangan ICSB Indonesia yang berada di Provinsi Bangka Belitung yang konsen pada pembinaan dan pengembangan bisnis kecil dan menengah. Dengan Visi menjadi platform global yang mendukung Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai misi mendedikasikan untuk kepentingan dan Kemajuan Usaha Kecil secara Global.
ICSB yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, peneliti dan dunia usaha baik kecil, menengah maupun besar, dijelaskan dia, guna mendorong percepatan pengembangan UMKM dan start up di Bangka Belitung.
Di bidang perekonomian, ulas Melati, ICSB dapat menambah pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Bangka Belitung, meningkatkan peluang ekspor dari Bangka Belitung, menambah pendapatan daerah (Income), memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong terciptanya bisnis berbasis teknologi.
Beberapa program seperti UMKM Bangka Belitung Academy, kata Melati, menjadi salah satu program unggulan melalui scholarship yang mampu meningkatkan pengembangan UMKM di Bangka Belitung.rill/(wa)
