Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah menyampaikan bahwa bonus demografi jika dilihat secara nasional bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi patokan Pemprov Babel, dimana bonus demografi mulainya pada tahun 2020 sampai dengan 2035.
“Pemprov Babel juga melihat di rencana pembangunan jangka menengah nasional, untuk melihat bagaimana acaranya menghadapi bonus demografi,” kata Wagub saat menjadi narasumber talkshow di stasiun TVRI Babel, bersama dengan Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, yang mengusung tema “Grand Desain Pembangunan dan Peluang Serta Tantangan Bonus Demografi Indonesia”, talkshow dilaksanakan, Jumat (13/9/2019) sore, di Gedung Penyiaran Kantor BKKBN Babel.
Melihat itu, kata Wagub, Pemprov Babel dalam menghadapi bonus demografi adalah dengan cara membangun dan meningkatkan kualitas dari pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Provinsi Babel.
“Provinsi Babel melakukan hal itu, dimana melihat perkembangan di negara–negara Asia, misalnya Negara Cina, yang berhasil mendorong industri rumahan, begitu juga dengan Korea yang membuat koponen-komponen HP. Begitu juga di Negara Jepang, yang memberdayakan SDM nya untuk menjadi SDM yang betul-betul produktif dan optimal, sehingga tercatat sebagai negara terkecil penganguranya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Pusat Asto Wardoyo menjelaskan, negara-negara yang telah melewati Bunus Demografi tidak serta merta langsung terwujud begitu saja, akan tetapi harus ada wujud nyata atau suatu upaya.
Oleh sebab itu, di negara Indonesia harus bisa melihat usia produktif, sehingga menjadi peluang untuk bisa memproduksi banyak barang.
“Melihat usia produktif dan usia kosumtif, mari kita kuasai pasar kita. Kalau Babel saya yakin bisa, karena dipimpin oleh orang-orang yang berpengalaman,” jelasnya.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, Bonus Demografi sendiri dimulai dari tahun 2010. Di daerah Jawa sudah mulai, dan secara nasional juga sudah masuk. Sehingga di tahun 2020 dan 2025, serta tahun 2030 mencapai suatu titik puncaknya, setelah itu akan dilanjutkan secara terus menerus.
“Di daerah Jawa sudah, kemudian nanti di Bali, DIY. Di daerah Jawa tinggal mempertahankan TPR 2,1, kemudian lebih fokus menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan, dan SDM nya,” tuturnya.
Upaya untuk melakuakan Bunus Demografi, kata Kepala BKKBN Pusat Asto Wardoyo adalah kebijakan kependudukannya harus sesuai dengan kabupaten atau provinsinya. Oleh sebab itu, diperlukan Grand Desain Pembangunan dan Kependudukan, karena mensikapi perbedaan-perbedaan yang ada di daerah tersebut.
“Jadi, KB dan Program-program KB, merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan SDM, diantaranya meningkatkan derajat kesehatan bangsa,” tutupnya.(wa)
