Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA –
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui BKKBN Bangka Belitung menjadi tuan rumah dalam kegiatan Sarasehan Nasional Pembangunan Berwawasan Kependudukan dengan Tema “Mewujudkan Indonesia Maju Dengan keluarga berkualitas” yang digelar di Ballroom Restoran Gale-gale, Bangka Tengah, Jum’at (13/9/2019).
Kegiatan sarasehan dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, narasumber Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Peneliti Senior R Siti Zuhro dan Gubernur Babel Dr H Erzaldi Rosman, dimana diskusi tersebut dimoderatori pakar komunikasi, Effendi Gazali.
Dalam sambutannya, Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo dihadapan ratusan peserta, Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2020 hingga 2024 Indonesia berada di puncak periode bonus demografi.
“Karena pada periode bonus demografi ini, jika lebih di fokuskan pada pengembangan kualitas SDM dan menggunakan cara-cara baru, maka nonus demografi dapat menjadi bonus lompatan kemajuan negara Indonesia,” kata Hadi Prabowo membaca sambutan Menteri Dalam Negeri Indonesia , Tjahjo Kumolo.
Ia menjelaskan secara langsung Presiden Joko Widodo menekankan, SDM unggul merupakan prasyarat transformasi bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan Indonesia, dengan cara-cara baru.
“Untuk itu kita perlu mempertimbangkan kebijakan pembangunan kependudukan yang dapat mengoptimalkan perubahan struktur-struktur tersebut baik dari sisi permasalahan kuantitas penduduk kualitas penduduk, administrasi kependudukan, persebaran penduduk, maupun pembangunan keluarga,” ujarnya.
Menurut Hadi, guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, pemerintah daerah harus dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta penjabarannya ke dalam program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan mempedomani pembagian urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Untuk itu, saya mengajak stackholder terkait untuk maksimalkan kinerja kelembagaan yang kuat yang sudah terbangun saat ini, yaitu antara BKKBN, Kantor Perwakilan BKKBN di Provinsi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota,” jelasnya.
“Bukan itu saja, untuk memperkuat peran OPD Provinsi, mari kita bergandeng tangan dan saling berkoordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan BKKBN, Melalui Kantor Perwakilan BKKBN di tiap provinsi,” lanjut Hadi.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman mengatakan, pembangunan keluarga merupakan landasan dasar kekuatan untuk membangun negara yang kuat. “Jadi misalnya kalau kita perhatikan betul keluarga, jika keluarga yang kuat, Insha Allah negara kita kuat,” ungkapnya.
Erzaldi menilai, pemerintah kini terlalu fokus kepada infrastruktur seperti pembangunan jalan dan lainnya. “Jangan seperti sekarang, masih setengah-setengah, terlalu berpikir kepada anggaran misalnya pada kebendaannya,” imbuhnya.
Erzaldi menambahkan, berkenaan dengan bonus demografi yang ada saat ini, Ia mengingatkan Babel tidak boleh terlalu cepat mengklaim telah mendapatkan bonus demografi, karena akan berdampak buruk bagi Babel sendiri jika hal tersebut tidak tercapai.
“Dalam menghadapi peluang bonus demografi ini justru harus dijadikan tantangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yakni menciptakan SDM yang berkualitas agar mampu bersaing di dunia global,” tutupnya.(wa)
