Oleh: Nopranda Putra
TOBOALI, LASPELA – Inspektorat Daerah Kabupaten Basel akan menggandeng pihak Kejari untuk membina empat perusahaan yang belum menyelesaikan persoalan administrasi di pemerintah kabupaten sehingga menjadi temuan dalam LHP LKPD tahun 2018 kurang lebih sekitar Rp 143 juta.
Pasalnya, pengajuan keberatan temuan tersebut tidak diterima BPKP Babel karena masa pengajuan tanggapan sebelum LHP diterbitkan sudah habis. Adapun kategori temuan atas empat perusahaan itu diantaranya kekurangan volume pekerjaan.
Kemudian overleaf pekerjaan jasa konsultansi dan denda keterlambatan. Dari total Rp 143 juta itu, temuan untuk CV Prakarsa Unggul dengan tagihan sebesar Rp 56 juta lebih dan CV Tata Prasetya sebesar Rp 4,3 juta lebih untuk kategori overleaf pekerjaan jasa konsultansi.
“CV Koba Teknik Konsultan overleaf pekerjaan jasa konsultansi dua juta lebih. Lalu ada CV Maharani kekurangan volume pekerjaan 80 juta lebih. Maka tindaklanjut itu tadi, Bupati akan meminta bantuan pihak kejaksaan untuk pembinaan,” ujar Plt Kepala ITDA Basel P.D Marpaung, Kamis (5/9).
Pembinaannya dalam hal ini guna percepatan penyelesaian rekomendasi temuan dalam LHP LKPD Pemkab Basel tahun 2018. Untuk langkah tegas bilamana ada perusahaan yang masih membandel, inspektorat akan menunggu hasil pembinaan yang dilakukan oleh kejaksaan.
“Dari total temuan awalnya sebesar 1,6 miliar dan yang belum selesai sekitar 143 juta yang kegiatannya terbagi dari beberapa OPD. Jadi sekarang progres penyelesaian temuan itu sudah diatas 93 persen. Sisanya ini kita minta bantuan kepala kejaksaan untuk melaksanaan proses pembinaan,” jelasnya. (Pra)
