Cak Nanto : Tidak Ada Jaminan Pemuda Muhammadiyah Dapat Duduki Jabatan Publik

PANGKALPINANG, LASPELA-Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sunanto mengharapkan pemuda Muhammadiyah di daerah dapat mengambil peran positif di dalam masyarakat.

” Harapannya ya dalam muswil Babel ini melahirkan rancangan program masa depan yang berkemajuan, mampu mempersiapkan kadernya bertransformasi sesuai dengan keahliannya, dan bagaimana seluruh pimpinan daerah, pimpinan cabang yang belum ada pemudanya diisi,” tutur Sunanto, saat menghadiri Muswil PWPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di gedung Hamidah, Sabtu (27/7/2019).

Cak Nanto sapaan akrab Sunanto juga
menegaskan di Pemuda Muhammadiyah tak ada jaminan untuk menduduki jabatan publik tertentu, sehingga platform pemikiran publik mengenai adanya kegiatan transaksi dalam menduduki jabatan komisoner seperti anggota KPU dan Bawaslu adalah salah dan keliru.

” Di Pemuda tidak ada jaminan. Ini organisasi aman, organisasi perjuangan tergantung keahlian setiap orangnya. Jadi bukan itu tujuan dari muswil Muhammadiyah,” tandasnya.

Mengenai rumor yang berkembang di masyarakat mengenai dalam menduduki jabatan tertentu harus mempunyai unsur muhammadiyah buru-buru dibantah cak Nanto.

” Saya kira bukan itu, bukan karena unsurnya. Jadi karena persiapan dan kemampunan individunya. Organisasi hanya mempersiapkan unsur-unsur orang-orangnya untuk diperjuangkan. Tapi gak ada kewajiban, cuma ini pertarungan dan semua unsur adalah milik bangsa,” sebutnya.

Saat disinggung mengenai Sumber Daya Manusia yang kompeten dan prestasi dalam proses rekruitmen dalam jabatan publik tertentu, Cak Nanto mempunyai pandangan yang sama. Menurutnya SDM unggul adalah yang lebih utama, namun kata Cak Nanto bukan berada pada tingkat jaminannya tapi dalam prosesnya.

” Kan bukan jaminannya, yang penting usahanya. Yang menjaminnya proses dia itu dinanti dan nasibnya. Jadi Muhammadiyah dan organisasi Muhammadiyah bukan penjamin. Itu malah kewenangan Allah AWT yang diambil. Jadi jangan mendahului ketentuan dan kewenangan Allah SWT,” imbuhnya.

Seperti informasi yang berkembang di masyarakat dalam proses rekruitmen jabatan publik seperti komisioner KPU maupun Bawaslu dan turunannya. Para calon komisioner melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa dikatakan tidak rasional. Para calon melalukan lobi-lobi untuk meloloskan dirinya masing-masing. Yang justru mengabaikan esensi dari proses rekruitmen itu sendiri seperti mengabaikan perangkingan dari beberapa test yang sebelumnya dilakukan pihak panitia. (you)