Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah, menginginkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa melakukan perbaikan terhadap indikator yang mengalami penurunan.
“Saya minta begitu tahap dalam Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang turut masuk ke lingkungan Pemprov Babel, masih menyisakan PR sebanyak 26 Indikator Kinerja dalam kondisi turun, tolong dibenahi,” pinta Fatah, saat memberikan arahan kepada para peserta Rapat Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten dan Kota di Babel, Ruang Batu Rakit, Rumah Dinas Gubernur Babel, Rabu (24/7/2019).
Disampaikan Fatah, apabila kondisi 26 indikator kinerja tidak dibenahi, maka akan berdampak pada kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap LPPD kabupaten dan kota di Babel.
“Kalau kondisi ini tidak dibenahi, Pemprov akan tergredasi di luar 10 besar. Kita tidak berada di dalam kondisi turun. Kalau tidak naik, kita bisa tergusur dari 10 besar. Kalau IKK kita naik, kita bisa bertahan dalam 10 besar tersebut,” ujarnya.
Oleh sebab itu, dikatakan Fatah, dengan adanya rapat tindak lanjut evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap LPPD kabupaten dan kota di Babel ini, nantinya dapat merubah kondisi 26 indikator kinerja tersebut.
“26 yang turun, setelah melalui kegiatan ini, dilakukan evaluasi dan jika belum ada perubahan juga, maka kita akan melakukan pertemuan kembali membahas mengenai hal ini. Tujuanya untuk lebih memacunya,” cetus Fatah.
OPD terkait juga, diharapkan Fatah, benar-benar dapat memahami indikator-indikator evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap LPPD kabupaten dan kota sebagaimana yang dijelaskan oleh Kemendagri.
“Terima kasih Kemendagri yang telah datang hari ini, untuk bersama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini, menambah ilmu pengetahuan kita di dalam hal-hal Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap LPPD Kabupaten dan Kota di Babel,” ungkapnya.
Dikesempatan terpisah, Kepala Biro Pemerintahan Setda Babel, Haris menjelaskan, nilai evaluasi yang dilaksanakan ini, sangat terkait pada nilai hasil evaluasi Kabupaten dan Kota, dan itu menjadi nilai akreditasi di Pemprov.
“Menurut saya, nilai hasil pra evaluasi pertama yang di bahas pada rapat yang diikuti OPD terkait di Lingkup Pemprov Babel kali ini, yaitu dari aspek kebijakan, yang mana mengalami penurunan kinerja yaitu aspek ketentraman dan ketertiban umum daerah,” tutupnya.(wa)
