DPRD Babel Mendatangi Kementerian BUMN, Pertanyakan Alasan Tidak Adanya Putra-Putri yang Menjadi Komisaris di PT Timah

Oleh : Wina Destika

PANGKALPINANG, LASPELA – Wakil Ketua DPRD Babel, Toni Purnama mengatakan, bahwa dirinya beberapa waktu lalu mendatangi Kementerian BUMN, guna mempertanyakan alasan tidak adanya putra putri terbaik babel yang menjadi komisaris di PT. Timah.

“Tujuan saya mendatangi Kementerian BUMN ini, karena sangat saya sayangkan bahwa PT Timah yang ada di Babel tidak ada di Komisaris PT. Timah itu sendiri Putra Putri terbaik Babel, ini artinya kita hanya menjadi penonton didaerah kita sendiri, sementara timah kita di keruk sudah 3 abad lamanya lalu dibawa kepusat untuk menyumbang pembangunan di pusat,” kata Toni kepada wartawan saat jumpa pers di ruangan kerjanya, Selasa (16/7/2019)

Tony menjelaskan jika hanya bertumpu dengan royalti 3 persen yang selama ini diterima Bangka Belitung, tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan hidup yang sudah sangat parah. Apalagi 3 persen tersebut dibagi lagi dengan 7 kabupaten/kota.

“Disini kita melihat Kementerian BUMN memandang sebelah mata provinsi Babel, provinsi Babel ini sangat santun dengan NKRI, kita sangat kuat dengan toleransi, saya juga mengungkapkan kita adalah provinsi baru antar Babel dan Gorontalo wajar dong tidak ada sama sekali pembangunan monumental di Babel, kita buka aja,” ungkap Toni.

Lanjut Toni, dirinya pun mendesak pemerintah pusat untuk memberikan 10 persen saham PT. Timah untuk Bangka Belitung. Sehingga dengan adanya saham di perusahaan tersebut diharapkan Babel memiliki kekuatan atau kebijakan untuk menentukan jajaran petinggi yang ada di PT. Timah seperti Komisaris, menambah Direksi bahkan menentukan Direktur Utama PT. Timah.

“Bahkan kita bisa memasukkan putra putri terbaik Babel di Perusahaan tersebut yang akhirnya kita bisa sinergi karena ada pesan moral antara Provinsi dan PT. Timah yang induk holdingnya PT. Inalum,” jelasnya.

Menurut Toni, hal tersebut sangat penting jika nanti timah depositnya sudah semakin menipis dan bertumpu hanya dengan royalti saja, maka akan gigit jari tapi kalau bertumpu dengan saham mau hengkang keluar Bangka Belitung masih dapat untung deviden, ini yang di perkuat untuk memikirkan pembangunan berkelanjutan bagi generasi selanjutnya.

“Untuk itu, saya meminta Gubernur untuk berkoordinasi tidak hanya perihal administrasi tapi mengumpulkan Bupati/Walikota seluruh Babel beserta DPRD-nya untuk bersama menghadap Kementerian BUMN, Kementrian Keuangan serta Presiden Indonesia guna memperjuangkan saham 10 persen tersebut,” tuturnya.

Toni menyebutkan data PDRB masih bertumpu dengan. PT. Timah 30 persen, namun, biarpun bertumpu juga dengan pariwisata tapi dapat dibayangkan betapa hebatnya Babel jika benar terjadi diakomodasi pusat 10 persen saham ini. “Kita lihat freeport sudah seperti itu, PT. Bukit Asam tbk juga akan membuat pola begitu, untuk itu ini lah momentum yang sangat tepat,” cetusnya.

Namun, tambah Toni, sebelum proses itu DPRD akan mengkoreksi dimana sekarang timah harus terbuka untuk program CSR-nya, berkordinasi bersama Pemprov Babel dan Pemerintah kabupaten/kota sehingga dipublikasi, selama ini masih terlihat ekslusif.

“Kita perlu koordinasi jadi jangan smpai kita bantu mereka bantu juga, kita harap selama perjuangan ini PT. Timah terbuka. Dan kita nanti akan bertemu Pak Gub juga, diharapkan Gubernur yang kemudian mengumpulkan kita semua jangan bergerak sendiri-sendiri artinya Gubernur, DPRD prov, Bupati walikota DPRD Kab/kota berkordinasi dan kita berjuang bersama,” tutupnya.(wa)