SUNGAILIAT,LASPELA — Ketua DPRD Bangka, Parulian menolak adanya kapal isap produksi (KIP) yang beroperasi di perairan desa Robo, Sungailiat. Menurutnya KIP tersebut sangat mengganggu aktifitas masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.
“Saya tidak setuju adanya aktifitas KIP di rebo karena kita tahu masyarakat Rebo itu sebagaian besar hidup dari nelayan. Kita baru akan menyurati ke pertambangan menanyakan amdal dan lain-lain,” ungkapnya, Rabu (03/07/2019).
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah melarang para investor yang ingin berinvestasi tetapi harus memikirkan nasib masyarakat.
“Kalau mau berinvestasi tidak apa-apa, kita tidak melarang selagi tidak ada konflik masyarakat. Air kantung buktinya aman saja, kita lihat disana juga banyak (KIP),” terangnya.
Saat ini izin pertambangan sendiri ada diranah provinsi sehingga pihaknya hanya bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi ataupun keluhan masyarakat.
“Kami tidak pernah memberi izin. Pertambangan ini ranahnya ada di provinsi,” tambah Parulian.
Menurutnya harus adanya kesepakatan antara masyarakat dengan Pemerintah daerah untuk menolak keberadaan kapal isap di kabupaten Bangka.
“Mengapa di belitung bisa menolak tapi kita tidak. Jangan hanya koar-koar menolak saja tapi harus sepakat sama-sama baik masyarakat, pemerintah termasuk DPRDnya juga,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa income yang di dapat dari pertambangan timah tersebut sangatlah kecil, hanya mencapai angka tiga persen.
“Income tidak besar cuma royalti tiga persen, itu juga ke provinsi baru dibagi-bagi lagi ke daerah. Jadi bukan bagi hasil,” tutup Parulian.(mah)
