Oleh: Nopranda Putra
TOBOALI, LASPELA – Secara berturut- turut Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang ketiga kalinya dengan temuan yang sama seperti tahun sebelumnya, yakni Aset daerah.
DPRD Bangka Selatan (Basel) melalui Komisi I membidangi pemerintahan mengharapkan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) berkomitmen untuk meningkatkan komitmen dalam hal memperbaiki opini Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dari Opini WDP menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kalau dilihat selama 3 tahun mendapatkan predikat dengan WDP dan berkutat dengan temuan material yang sama aset dan ketidak taatan terhadap perundang -undangan perlu dipertanyakan sejauh mana komitmen Pemkab Basel dalam menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPK setiap tahunnya kalau masalah yang muncul, tetap masalah yang sama,” kata Sekretaris komisi I, Samsir, Sabtu (22/6).
Untuk itu, ia meminta Pemkab Basel konsen dan fokus dalam pembenahan serta perbaikan peningkatan maturity level terhadap sistim pengendalian internal.
“Kami dari komisi 1 meminta Pemerintah Bangka Selatan concern kepada peningkatan maturity level terhadap sistim pengendalian Internal Pemerintah daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP),” tukas Samsir.
Menurut dia, untuk mencapai opini WDP Pemkab Basel harus meningkatkan kapabilitas APIP, Grand Design, target Maturuty Level, Maturity level SPIP, pengawasan design, dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Sangat tidak mungkin mencapai opini WTP kalau mengalokasikan anggaran biaya untuk Inspektorat tidak lebih dari 1 persen, keberhasilan peningkatan maturity level dari APIP sangat dipengaruhi oleh berapa biaya yang dialokasikan untuk melakukan fungsi pengawasan oleh inspektorat daerah,” pungkasnya. (Pra)
