Home / BANGKA BELITUNG / KPK akan Selidiki 44 Perusahaan Tambang Timah di Babel yang Tidak Mengantongi Sertifikat CnC

KPK akan Selidiki 44 Perusahaan Tambang Timah di Babel yang Tidak Mengantongi Sertifikat CnC

Oleh : Wina Destika

PANGKALPINANG, LASPELA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyelidiki 44 perusahaan tambang timah di Babel yang tidak mengantongi sertifikat Clean dan Clear (CnC).

“Dari 44 perusahaan ini kita akan pelajari dulu apakah akan dilanjut atau seperti apa nantinya, tapi yang paling penting adalah yang formal dan underground ekonomi yang tak tercatat, dan apakah operasi perusahaan menimbulkan kerugian terhadap negara atau tidak,” kata Pimpinan KPK Saut Situmorang, dalam konferensi pers di Mahligai Serumpun Sebalai, Kantor Gubernur Babel, Selasa (18/6/2019).

Menurut Saut, 44 perusahaan ini diketahui sudah habis masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP). KPK, juga rencananya akan menempatkan tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK di Babel untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, meskipun tidak secara permanen.

“Kita akan memulai menegaskan siapa melakukan apa dan di setiap titik daerah ini harus jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Wagub Babel, Abdul Fatah mengatakan dalam pertambangan ada legal dan tidak, ada yang IUPnya aktif dan tidak. Dari verifikasi, di Babel ada 49 IUP yang non CnC, dimana 44 diantaranya sudah habis masa berlakunya.

“Izin Usaha Penambangan (IUP) 44 perusahaan tambang timah ini sudah habis masa berlakunya, namun mereka tetap beroperasi,” terang Wagub.

Disampaikan Wagub, untuk yang sudah habis masa berlaku, sudah diberikan tindakan, langsung diingatkan perusahaannya, diberitahukan tidak memiliki masa berlaku dan diingatkan apakah masih terdapat kewajiban yang belum dilaksanakan.

“pemprov sudah memberitahukan dan memperingatkan perusahaan-perusahaan tambang untuk memperpanjang IUP, namun mereka tetap melakukan penambangan bijih timah di laut dan darat,” sebut Wagub.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi juga melakukan penyelidikan apakah perusahaan tersebut telah melaksanakan kewajibannya, seperti membayar retribusi, pajak, reklamasi lahan dan lainnya.

“Untuk itu kehadiran KPK ke Babel ini, selain mengawasi sektor pertambangan di Babel, juga mengawasi tujuh sektor lainnya yang ada di Babel, mulai dari perencanaan, penganggaran, kinerja aparatur dan sumber daya lainnya,” tutup Wagub.(wa)

About Isromi LASPELA

Chinese (Simplified)EnglishIndonesianSpanish