TANJUNG PANDAN, LASPELA– Pemerintah Kabupaten Belitung dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung melakukan kesepakatan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah.
Kesepakatan yang dilakukan Pemkab Belitung ini dianggap urgen mengingat data yang akurat dan berkualitas akan menjadi acuan dalam penentuan kebijakan dan program sasaran yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Belitung ke depan.
Karena kebijakan dan program kerja yang akan dilaksanakan harus disesuaikan dengan data-data yang valid, jika terdapat data yang salah maka saat pengambilan kebijakan juga bisa salah.
Bupati Belitung Sahani Saleh, mengatakan kerjasama ini dilaksanakan guna mendukung proses pembangunan di Belitung.
Selain untuk menaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diperlukan peran BPS untuk mendapatkan solusi melalui data yang diolah. Sehingga, dalam pelaksanaannya bisa sesuai dengan kebutuhan dan tepat dengan sasaran.
“Dengan kehadiran BPS akan membantu data yang kami butuhkan dan hasil kerjasama ini dapat ditindaklanjuti oleh OPD terkait untuk melakukan pembangunan agar berjalan efektif dan efisien,” tutur Bupati, Senin (13/5/2019).
Menurutnya dengan adanya kerjasama ini menunjukkan bahwa BPS memiliki kepedulian terhadap kemajuan pembangunan daerah, karena kesamaan data akan membentuk kesamaan persepsi antara Pemerintah Kabupaten Belitung dan BPS Belitung.
“Semoga kerjasama ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan kemajuan Daerah yang kita cintai ini di masa sekarang dan masa yang akan datang, khususnya dalam rangka peningkatan dan pengembangan ekonomi daerah,” harapnya.
Salah satu misi BPS adalah memperkuat sistem statistik Nasional dengan melalui koordinasi di bidang statistik.
penguatan kelembagaan disampaikan bahwa Dinas atau OPD itu mempunyai kewajiban untuk melakukan statistik sektorat.
“Berkaitan dengan apa yang menjadi dimiliki tusi masing masing OPD, barangkali bisa berkaitan dengan masing masing OPD dan di BPS sebagai mitra sebenarnya salah satu tugasnya juga sebagai pembinaan statistik sektorat”, Kata Agung Rachmadi, SE selaku ketua BPS Belitung.
“Sebagai informasi bahwa Kominfo juga sebagai wali data di sini barangkali bisa menjadi salah satu poin untuk mengatasi permasalahan sinkronisasi,” tambahnya.
Dan yang dibutuhkan BPS kata Agung adalah selain dari melaksanakan survey dalam mendapatkan data primer BPS juga membutuhkan data sekunder dari masing-masing OPD.
Dengan adanya ketersediaan data yang tepat, bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun program-program andalan dan menyukseskan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.(din)
