Oleh : Andini
PANGKALPINANG, LASPELA– Sekda provinsi kepulauan Bangka Belitung Yan Megawandi menargetkan angka Index Demokrasi Indonesia (IDI) provinsi Bangka Belitung masih berada dalam uturutan lima besar di Indonesia.
Hal ini dikatakanya disela membuka Focus Group Discussion(FGD) di Santika Hotel, Rabu, 24/04/2019. Sekda menyebutkan dua tahun berturut-turut angka IDI Babel masuk kategori tinggi, dimana pada tahun 2016 Babel pada urutan ke dua, dengan nilai 83,00. sedangkan pada tahun 2017 Babel urutan ke empat, dengan nilai 80,11.
“Saya berharap kualitas demokrasi bisa kita tingkatkan secara terus menerus untuk menggambarkan index demokrasi dan, tantangan kedepan semakin meningkat. Mudah-mudahan angka tahun ini tidak jauh dari lima besar”, Kata Yan Megawandi.
IDI, adalah komponen untuk mengukur index demokrasi sebagai alat ukur untuk memetakan persoalan apa yang sudah selesai dan apa masalah yang akan menjadi agenda besar di Babel, tak saja bagi pemerintah daerah tapi juga pusat dan perivate sektor.
Yan menambahkan IDI secara komperansif menggambarkan bagaimana kualitas demokrasi.
“IDI Menjadi dasar dari penyusunan rencana kerja pemerintah, bappeda untuk merekam dan memasukkan dalam RKPD tahun 2020.
Ia menilai metode yang digunakan untuk penilaian IDI ini cukup komprehensif yang terdiri dari review media, review aturan atau kebijakan pemerintah, FGD, dan wawancara mendalam.
“Dalam FGD ini saya berharap ada petukaran ide , informasi dan sumber yang relavan untuk dijadikan pegangan dalam menilai kualitas demokrasi,” harap Yan megawandi
Sementara itu kata Darwis Sitorus selaku kepala BPS Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Perlunya pengembangan IDI untuk pelaksanan otonomi daerah yang telah dilaksanakan selama sepuluh tahun lebih telah menciptakan keragaman segala aspek regional, salah satunya adalah keragaman pelaksanaan demokrasi.
Adapun tujuan disusunnya IDI untuk mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi hanya diukur secara kualitatif hanya berdasarkan perkiraan yang bersifat sebjektif tanpa tolak ukur yang jelas, mengukur perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia, dan memproleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi antar provinsi.
“Manfaat IDI ini salah satunya dapat menunjukan tingkat dan perkembangan demokrasi di tingkat provinsi”, kata Darwis
Darwis pun menambahkan bahwa penurunan angka IDI 2017 dipengaruhi oleh penurunan aspek kebebasan sipil (4,58 poin) dan aspek lembaga demokrasi (7,31 poin). Sementara aspek hak-hak politik mengalami kenaikan 1,21 poin.
Adapun komponen IDI terdiri atas tiga aspek dan sebelas variabel, dan 28 indikator, pertama aspek kebebasan sipil terdiri dari kebebasan berkumpul da berserikat, kebebasan bependapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dan diskriminasi. kedua aspek hak-hak politik terdiri dari hak memilih dan di pilih, partisipasi politik dalam pengembalian keputusan dan pengawasan pemerintahan. ketiga aspek Lembaga demokrasi terdiri dari pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran irokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen.(din)
