Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, menyambut baik atas rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2018.
Hal ini disampaikan pada saat paripurna tentang penyampaian LKPj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018, pada Jumat (29/3/2019) lalu.
Erzaldi mengatakan, bahwa pihaknya akan membangun komitmen yang utuh, mengkaji seluruh catatan strategis dan segera menindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan kebijakan peningkatan kinerja program dan kegiatan Pemerintah Daerah di Tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
“Dirinya atas nama Gubernur dan Wakil Gubernur menyanpaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada seluruh Anggota DPRD Babel yang telah berkenan mengkaji dan membahas LPKj, yang disampaikannya beberapa waktu lalu,” kata Erzaldi kepada wartawan, Senin (01/4/2019).
Lanjut Erzaldi, dimana Pemerintah Provinsi (Pemprov), akan berupaya semaksimal mungkin mengatasi berbagai kendala, khususnya yang bersifat internal.
“Saya yakin tanggapan atau rekomendasi DPRD merupakan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan saran konstruktif dalam konteks penyempurnaan dan perbaikan guna keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Erzaldi juga menyebutkan, saat ini penyusunan Anggaran tahun 2020 telah rampung, dan akan segera disampaikan kepada DPRD Babel.
“Untuk itu, saya berharap dalam penyusunan Anggaran ini, dapat sekali lagi mengulangi waktu penyusunan APBD tahun 2019, dimana Babel menjadi Provinsi pertama yang mengajukan Revisi APBD ke Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.
Erzaldi menambahkan, diharapkan kerjasama dari Eksekutif dan Legeselatif ini agar tetap terjalin, sehingga apa yang diharapkan dapat diwujudkan secara bersama-sama.
“Kita berharap semoga Pemprov Babel masih menjadi yang pertama untuk pengesahan atau koreksi APBD ke Kementerian Dalam Negeri,” tutupnya.(wa)
