MUNTOK, LASPELA – Bawaslu Bangka Barat akan segera melaunching program Sekolah Demokrasi pada awal Maret mendatang. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Bangka Barat, Rio Febri Pahlevi di ruang kerjanya, Senin (25/2/2019) sore.
“Kita ada program yang namanya Sekolah Demokrasi, sasaran kita adalah pemilih pemula, Insyaallah diawal bulan Maret ini kita sudah launching, kita memang pengen nya ini menjadi pilot project,” kata Rio.
Ia mengungkapkan, program tersebut sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan khususnya bagi pemilih pemula tentang pemilu dan demokrasi.
“Sekolah Demokrasi ini penting bagi kami karena didalam kurikulum dunia pendidikan, materi tentang pemilu, tentang demokrasi ini bagi kami masih kecil. Jadi kita pengen membangun nuansa demokrasi itu sampai ke level pemula,” ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk saat ini Bawaslu Bangka Barat sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel.
“Kemarin saya sudah mendelegasikan kepada Pak Annas (Komisioner Bawaslu Bangka Barat) untuk ketemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kebetulan SMA, SMK ini sudah diambil alih oleh provinsi dan disini adalah bentuknya cabdin,” terangnya.
Program Sekolah Demokrasi ini nantinya, dijelaskan Rio, akan menjadi bagian dari ekstrakulikuler sekolah yang berkonsep outdoor (diluar ruangan) dan dijadwalkan dua kali dalam sebulan.
“Jadi metodenya kita akan buat belajar di outdoor. Jadi untuk per kecamatan itu, kita akan kumpul di suatu sekolah, minimal dua kali dalam sebulan target kita,” jelasnya.
“Kita minta diluar dari jam belajar yang aktif, paling tidak kita kasih materi itu kurang lebih dua jam, kenapa harus outdoor? supaya anak-anak itu tidak jemu,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan, dalam menjalankan program ini, Bawaslu Bangka Barat akan menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaaan.
“Kita juga akan menggandeng ada stakeholder, dalam hal ini Sekolah Demokrasi ini nanti akan kita buat MoU dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Di kepolisian akan memberikan tentang kepatuhan hukum, Kejaksaan tentang sanksi hukum,” urainya.
Dengan demikian, ia berharap, melalui program ini, dapat mencetak kader-kader yang bersih dari money politic atau pun kampanye hitam.
“Kedepannya kita akan mencetak kader baik mereka menjadi birokrat ataupun teknokrat nantinya, mereka sudah mengenal sistem pemilu itu seperti apa, pemilu bersih itu seperti apa, itu tujuannya,” harapnya. (ed1)
