Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan meminta kepada para pimpinan daerah agar bisa menjalin kerjasama dengan kepada pihak Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI), guna untuk melakukan kalaboasi yang baik.
“Saya berharap kepada pimpinan daerah jangan menyusun suatu program tanpa data. Tanpa dilengkapi dengan data dari BPS dan Bank Indonesia (BI), karena data dari BPS dan BI ini sangatlah penting,” kata Erzaldi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) yang berlangsung di Ruang Tanjung Kelayang Lantai 4 Kantor Perwakilan BI Babel, Kamis (20/12/2018).
Erzaldi menyampaikan dimana dalam menyusun RPJMD bukan hanya sebatas berapa serapannya, akan tetapi harus melihat dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan tersebut.
“Untuk itu saya berharap dengan adanya laporan dari BI ini tentang apa yang telah dihasilkan, berupa data berkenaan dengan apa yang terjadi, khususnya kejadian-kejadian ekonomi yang dirangkum dalam suatu laporan, supaya disampaikan kepada khalayak ramai,” ujarnya.
Sehingga, lanjut Erzaldi dengan laporan yang disampaikan ini semata-mata untuk dijadikan sebagai data dalam menyusun kebijakan yang akan dilakukan pada tahun 2019, sehingga dengan data yang dimiliki, akan memberikan gambaran jelas dalam pelaksanaan kegiatan dan program Pemprov Babel.
“Saat ini Pemprov Babel sangat fokus dalam menurunkan inflasi yang terjadi selama ini, sehingga tingkat inflasi yang sebelumnya tinggi dapat ditekan, tentunya dengan adanya peran TPID Babel dan seluruh unsur masyakarat Babel,” ungkap Erzaldi.
Erzaldi mengungkapkan, pada tahun 2017 hingga 2018, tingkat inflasi di Babel dibawah rata-rata nasional, dan pertumbuhan ekonomi di atas nasional.
“Sudah 2 tahun ini, inflasi di Babel di bawah nasional dan pertumbuhan ekonomi di atas nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, maka pembangunan dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.
Lebih dalam Erzaldi menyebutkan bahwa dari sisi investasi, Bangka Belitung sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi, dengan tingkat keamanan yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.
“Tentu ini terbukti dengan indeks demokrasi pada urutan ke-4 se-Indonesia setelah DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Utara, dengan toleransi yang luar biasa dan energi tersedia,” terangnya.
Tambah Erzaldi, maka diharapkan kepada pimpinan daerah yang tidak tahu membaca sebuah data. Misalkan, jika ditanyakan mengenai Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) dan penghasilan (Icome) tidak mengerti itu apa.
“Jadi jika ditanyakan mengenai Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) dan penghasilan (Income) enggak ngerti, gak usah jadi pimpinan daerah karna kebijakan dia juga pasti salah.Tidak jamannya lagi pimpinan daerah tidak tahu membaca data,” tutup Erzaldi. (Wa)
