Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) kini dihadir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Kita hadir di Babel untuk mendukung modernisasi ekosistem pengadaan barang yang akuntabel di jajaran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Presiden Direktur PT Astragraphia Xprins Indonesia, Sahat Sihombing dalam konfrensi pers e-commerce LKPP, di Hotel Santika, Pangkalpinang, Kamis (18/10/2018).
Ia menjelaskan e-commerce adalah salah satu upaya untuk mendukung good govermance pemerintah sehingga dapat mewujudkan pemerintahan bersih dan akuntabel.
“Bukan itu saja kita juga mendorong terciptanya disiplin anggaran serta tumbuhnya aktivitas usaha di Babel. Untuk itu AXIQoe.com hadiri disini untuk mendukung penyediaan kebutuhan office supplies dan office equipment pada jajaran pemerintahan Provinsi Bangka Belitung,” imbuhnya.
Ia menyampaikan dimana pihaknya memberikan layanan e-commerce B2B dan B2G yang saat ini terdepan di Indonesia.
“Melalui layanan e-commerce AXIQoe.com yang ada di dalam E-Katalog LKPP, kami mempunyai komitmen dan memberikan pilihan terbaik sekaligus menjadi solusi untuk penyerapan anggaran yang lebih sehat serta meningkatkan akselerasi ekonomi pemerintahan menjadi lebih kompetitif dan terbuka lagi,” terangnya.
Sahat menambahkan selain AXIQoe.com, layanan digital lainnya seperti PrintQoe.com, CourierQoe dan SpotQoe.com, hadir sebagai jawaban untuk memenuhi kebutuhan cetak dokumen, layanan logistik dan distribusi serta pemesanan ruang meeting yang dinamis bagi korporasi dan pebisnis.
“Untuk jajaran pemerintahan Babel dan Kota Pangkalpinang kami siap menjadi mitra terbaik untuk layanan e-commerce B2B dan B2G. Dimana dengan menyediakan office supplies dan kffice equipment melalui penawaran harga terbuka dan added value terbaik,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo mengungkapkan pihaknya kedepan akan melakukan mekanisme belanja pemerintah lewat e-purchasing, sehingga bisa terus meningkat dan sebaliknya, dan diharapkan e-tendering akan semakin berkurang.
“E-Katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbuka dan efisien. Dan dalam pembelian melalui E-Katalog tidak ada batasan nilai pembelian dan harga yang ditawarkan pun dapat dibandingkan dan dipertanggungjawabkan,” tutupnya. (Wa)
