Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan kegiatan pertemuan Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi se-Indonesia, di Hotel Soll Marina, Kamis (18/10/2018).
Ketua Asosiasi Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Provinsi se-Indonesia, Hening Widiatmoko dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kepuluan Bangka Belitung khususnya Diskominfo Provinsi Babel yang mana telah memfasilitasi Raker Kepala Diskominfo Provinsi se-Indonesia.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Diskominfo Babel dimana telah memfasilitasi kegiatan ini. Tentu kita berharap adanya Raker ini dapat mendorong pemerataan khususnya pada bidang infrastuktur,” ujarnya.
Hening mengatakan Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi ini harus memiliki peran dalam mendorong pemerataan insfrastuktur teknologi informasi Di seluruh Indonesia.
“Kita berharap adanya pemerataan bidang infrastuktur teknologi informasi antara di provinsi yang ada di Jawa dan luar Jawa dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dalam pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Ia menjelaskan demi meningkatkan komunikasi dan kinerja asosiasi kedepan, maka akan dibentuk koordinator wilayah asosiasi.
“Dimana nantinya kita bisa lebih sinergis, terintegrasi, dan lebih berkaloborasi demi terwujudkan pelayanan public yang cepat dan baik serta untuk memperkaya wawasan kita untuk kemajuan bangsa,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sudarman mengatakan melalui Raker ini diharapkan langkah strategis dalam mendukung pemerataan insfrastruktur teknologi komunikasi di seluruh provinsi.
“Kedepan organisasi perangkat daerah Diskominfo memegang tugas dan fungsi strategis. Untuk itu perlu efesiensi dan strategi, seiring gencarnya penerapan e government oleh pemerintah pusat,” terang Sudarman.
Staf Ahli Gubernur Bangka Belitung Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Haryoso mengungkapkan E Government diyakini dapat membuat pelayanan publik lebih efesien dan efektif.
“Akan tetapi karena keterbatasan infrastruktur masih menjadi persoalan, terutama bagi daerah yang berada di luar Pulau Jawa. Dengan demikian diharapkan pemerintah pusat menerapkan kebijakan berimbang dalam membangun infrastruktur,” tutur Haryoso dalam sambutannya.
Ia menambahkan dengan adanya E government dapat membawa pemerintah menjadi lebih efektif. Serta teknologi informasi bisa mendorong OPD agar bekerja lebih efektif lagi.
“Namun tantangan yang ada saat ini, yakni regulasi di tingkat pusat dan daerah. Selain itu penerapan teknologi mesti didukung infrastruktur memadai,” tutup Haryoso. (Wa)
