Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Bangka Belitung menyelenggarakan kegiatan lokakarya pembentukan dan pertemuan kelompok advokasi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), di hotel Cordella Pangkalpinang, Kamis (2/8/2018).
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Bangka Belitung Yan Megawandi sekaligus moderator mengatakan untuk indikator kependudukan di Babel sampai saat ini cukup bagus.
“Bahkan di Babel ini untuk indikator yang lain banyak sekali yang bagus dibandingkan di daerah lain. Hanya saja yang perlu kerja ekstra disini bagaimana meningkatkan usia pertama perwakinan perempuan pertama dari umur 19 hingga target kita umur 21. Karena berdasarkan penelitian bahwa usia kawin pertama ini mempengaruhi stanting,” ujarnya.
Menurut Yan padahal stanting ini menjadi program nasional bahwa di pemprov sendiri untuk stanting ini masih ada sehingga pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan usia kawin pertama ini menjadi tugas bersama.
“Kita berharap dengan meningkatnya usia pertama perkawinan perempuan pertama ini maka akan ada kematangan secara emosional, pendidikan, serta fisik. Sehingga anak-anak yang dilahirkan jauh lebih baik dari orang tuanya,” jelasnya.
Yan mengungkapkan bahwa saat ini Pemprov Babel sudah membentuk kelembagaan khusus yakni Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB).
“Kita disini bersunggug-sungguh untuk membentuk kelembagaan ini. Bahkan kita sudah meminta kepada Kementerian terkait untuk kita dijadikan tuan rumah seperti kegiatan kemah konselor, Rakor Pemberdayaan Perempuan, dan lain sebagainya, supaya kita bisa belajar dari daerah lain apa yang sudah mereka lakukan di tempat kita, dan kita modifikasi untuk kita lakukan disini,” ucapnya.
Yan menyebutkan pemprov Babel sangat mendukung adanya pokja ini, yang mana nantinya diharapkan bisa menegakkan masyarakat yang berkualitas dalam menghadapi bonus demografi.
“Sebenarnya disini yang dibicarakan bukan bonus demografi, karena kalau bonus kita tidak bergerak juga tetap dapat bonu, tapi disini peluang karena tanpa bergerak tidak akan bisa dimanfaatkan,” tuturnya.
Yan menjelaskan untuk memanfaatkan peluang ini Babel sendiri harus memiliki perencanaan, strategi. Karena jika tidak memiliki ini maka peluangnya akan terbuang percuma karena kualitas penduduk Babel kurang berkualitas.
“Kita harus bergerak cepat dan bertindak cepat dalam melakukan peluang demografi ini,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Babel, Etna Estelita mengatakan, tujuan dari pembentukan pokja ini menciptakan kondisi advokasi yang dipantau, dirancang dan dievakuasi tidak hanya berdampak dukungan program tapi berbaikan program KKBPK.
“Tujuan khusus kita disini agar terbentuknya kelompok kerja advokasi di kabupaten dan kota, pengembangan yang merespon KKBPK di setiap masing-masinf daerah,” ujarnya.
Diakui Etna sampai dengan saat ini banyak hal yang belum bisa dijalankan oleh pihaknya yang mana harus sesuai harapan kita seperti memasukkan RPJMD ke kabupaten, karena ada beberapa kabupaten yang belum ada grand desain, dan lainnya yang perlu advokasi.
“Sehingga kami memiliki inisiatif bentuk pokja ini dengan tujuan untuk melibatkan berbagai unsur agar dapat memberkkan advokasi kepada masyarakat, seperti BKKBN, TNI, Kepolisisan, bahkan stakeholder terkait,” tutupnya. (Wa)
