Oleh: Dinda Agustiantie
PANGKALPINANG, LASPELA – Peringkat Index Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bangka Belitung (Babel) pada 2017 yang akan di umukan atau dirilis pada tahun ini di perkirakan turun, hal ini di ungkapkan Harioso selaku Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra yang mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Yan Megawandi.
“Kita melihat dari pengumpulan data hasil IDI, kemungkinan provinsi kita akan mengalami penurunan, ada beberapa catatan dari 3 aspek yang di lakukan dalam penilaian dari index demokrasi dengan 11 variable serta 28 indikator, serta beberapa indikator yang nilainya masih rendah, dan harus di perhatikan,” Ungkap Haryoso saat menghadiri kegiatan Penguatan IDI , yang di selenggarakan oleh Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri (Kesbangpol) di Bangka City Hotel, Rabu (25/7/2018).
Beberapa indikator yang menurun tersebut diantaranya indikator 5 yang merupakan aturan tertulis tentang pembatasan kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agama, dan indikator 8 deskriminatif gender dan etnis atau kelompok lainnya.
Selanjutnya indikator 17 dimana jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahaan, dan Indikator 20 dimana anggaran APBD untuk Pendidikan dan Kesehatan yang melebihi persyaratan yang di amankan peraturan perundang-undangan.
“Lebih diatas 20 persen Pendidikan, dan Kesehatan di atas 10 persen yang di amankan oleh undang-undang, kalau tidak salah waktu saya membahas anggaran ini sudah melebihi 20 persen sekitar 26 dan 27 persen untuk Pendidikan dan Kesehatan 11 sampai 12 persen,” jelasnya
Selanjutnya kepada eksekutif yang merupakan indikator ke-2 dan Kemudian persentase perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat provinsi yang merupakan indikator ke-24.
“Persentase perempuan dalam kepengurusan partai politik menurut saya sudah cukup tinggi, namun perwakilan yang ada di DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota persentasenya masih sangat rendah, ini juga harus mendapat perhatian lebih, Mudah-mudahan di tahun 2019 pada saat pemilu legislatif akan banyak menghasilkan perwakilan dari perempuan duduk dalam perwakilan DPRD kota maupun Provinsi,” Tuturnya
“Kemudian dokumen-dokumen pemerintahan, tentunya pokja yang sudah ada ini bisa bersinergi untuk mengkordinasikan ke instansi-instansi pemerintah terutama perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi untuk menyusun dokumen-dokumen yang di perlukan dalam meningkatkan hasil IDI,” lanjutnya
Harioso mewakili Sekda pun berharap, seluruh Pokja IDI untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan dan pemanfaatan IDI.
“Sekda selaku ketua juga berharap seluruh pokja IDI, untuk terlibat aktif juga dalam pelaksanaan pemanfaatan IDI termasuk membantu proses pendampingan kepada stakeholder-stakeholder, kepada unit-unit instansi yang juga masuk dalam pendukungan penilaian dari IDI,” tandasnya.(DND)
Editor: Wahyu
