Oleh: Agus Ismunarno
JAKARTA, LASPELA-Aktivis Sosial Politik Kemasyarakatan Kristiani yang tergabung dalam Vox Point Indonesia (VPI) menyatakan penolakan atas kampanye hitam yang salah satunya menggunakan isu SARA, hoax, persekusi. Umat Kristiani akan merangkul dan bukan menjauhi pihak yang menggunakan politik identitas.
Sikap tersebut merupakan rumusan dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I Vox Point Indonesia 29 April – 1 Mei di Wisma Samadi, Klender Jakarta Timur yang turut dihadiri tokoh agama Katolik dan para uskup dari berbagai daerah.
Yohanes Handojo Budhisedjati, Ketua Umum Vox Point Indonesia, menyebutkan rakornas Vox Point Indonesia merumuskan kehidupan dan peradaban sosial dan politik yang harus dibangun dengan dasarmenghargai keberagaman dan perbedaan
Handojo menandaskan, “Umat Kristiani dan semua yang berkehendak membangun Indonesia yang lebih baik harus berperan konkrit dalam mewujudkan etika politik yang sehat dan kenegarawanan tanpa mengandalkan politik identitas, serta menjadikan Pancasila sebagai landasan hidup dengan menjaga kebinekaan.”
8 Kristalisasi Sikap VPI
Sekretaris Jenderal Vox Point Indonesia, Lidya Natalia Sartono Vox Point Indonesia (VPI) menyatakan Rakornas menghasilkan 8 pernyataan sikap dan rekomendasi terkait kondisi kekinian bermasyarakat dan berbangsa.
1. Mendedikasikan hidup dan perjuangan demi mewujudkan politik nasional bermartabat berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika
2. Menjalin kerja sama sinergis dengan organisasi Katolik lain seperti Wali Gereja, Keuskupan, Kerasulan, serta lembaga lintas agama dan kepercayaan lainnya
3. Dengan tegas menolak kampanye hitam yang salah satunya menggunakan isu SARA, hoax, persekusi.
4. Melakukan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat melawan upaya memecah belah NKRI menggunakan politik berbasis identitas (SARA)
5. Menyerukan masyarakat secara umum maupun khususnya pemuda Katolik untuk menggunakan hak pilih dan tidak golput dalam perhelatan Pilkada serentak maupun Pemilu 2019
6. Mendukung berbagai institusi negara seperti Polri, TNI, Pemda, BIN dan stakeholder terkait untuk melakukan penegakan hukum dengan tegas terhadap pihak-pihak yang ingin mengaburkan ideologi Pancasila, kasus korupsi, dan narkoba
7. Mengedepankan rekrutmen politik dan politisi pemuda Katolik untuk menjadi negarawan yang memiliki integritas, kompetensi, dan berpegang teguh pada Pancasila untuk memimpin dalam keberagaman dan melawan kejahatan korupsi
8. Merealisasikan 6 landasan kepribadian umat Katolik yakni: siap memanggul salib, hidup asketik (sederhana, jujur, rela berkorban), menjadi garam dan terang dunia, pemberani dalam kebenaran, mengenal potensi diri, serta berkarakter.
Ketua Steering Komite, Anselmus Alaman menyebutkan umat Kristiani harus merangkul dan bukan menjauhi pihak yang menggunakan politik identitas. (*/ags)
