Oleh :Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA -Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir. Hj. Etna Estalita menyampaikan bahwa berdasarkan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2017 pencapaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk CPR (Persentase PUS yang menggunakan alat kontrasepsi) ada sebesar 71,1% meningkat jika dibandingkan dengan data SDKI tahun 2012 yaitu sebesar 69,6%.
“Namun dari data tersebut ternyata kenaikan peserta KB Aktif adalah pengguna kontrasepsi tradisional yang mana tahun 2012 sebanyak 4,2 dan meningkat menjadi 8,9 tahun 2017. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian dan juga perlu dilakukan kajian karena kenaikan kontrasepsi tradisional cukup signifikan,” kata Etna usai menghadiri kegiatan Rakorda Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, yang di laksanakan di Hotel Santika Pangkalpinang, Selasa (13/3/2018).
Etna mengungkapkan, untuk UNMET NEED dimana orang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi ada sebesar 5,6%, angka ini menurun tajam dari angka 9,8% dari hasil SDKI 2012.
“Kita sangat bersyukur karena angka ini merupakan terendah di Indonesia dalam UNMET NEED yakni 5,6 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut, Etna menyampaikan untuk angka rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita pada masa reproduksi TFR untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 2,3 Angka ini turun sebanyak 0,3 point dibandingkan Tahun 2012 sebesar 2,6. Penurunannya sangat signfikan dan berada dibawah TFR Nasional 2,4.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014, lanjut Etna, tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan yang terdiri dari 5 aspek yaitu Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk serta Penataan Administrasi Kependudukan, dari 7 Kabupaten/Kota yang telah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan dengan aspek Pengendalian Kuantitas Penduduk baru 3 kabupaten yang telah selesai, yaitu kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari Gubernur Babel, Bupati dan Walikota, serta mitra kerja terkait baik Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang sangat baik selama ini,” ungkapnya.
Etna menjelaskan, Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat dengan target pada tahun 2017 terdapat satu Kampung KB di setiap satu kecamatan di seluruh Indonesia.
“Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 telah membentuk 7 Kampung KB disetiap Kabupaten/Kota, kemudian pada tahun 2017 telah terbentuk 47 Kampung KB di setiap Kecamatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berarti sudah terbentuk sebanyak 54 kampung KB di Bangka Belitung,” imbuhnya.
Selain itu, Penghargaan Kami berikan kepada Gubernur Babel dan Wakil Gubernur serta Tim Penggerak PKK dan Jajarannya atas komitmen terhadap Program KKBPK khususnya untuk suksesnya Kampung KB dimana ditargetkan 90% dari Kabupaten/Kota pada tahun 2022 sudah menjadi Kampung KB.
“Kampung KB ini diharapkan mempunyai Rumah Data Kependudukan sebagai basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan. Serta di kampung KB ini juga harus dibentuk kelompok-kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL, dan kelompok UPPKS untuk meningkatkan kualitas keluarga-keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,” harapnya.
Etna menambahkan, sampai pada tahun 2017 telah dibentuk 34 kelompok BKB, 21 kelompok BKR, 30 Kelompok BKL, 29 Kelompok UPPKS, dan 13 kelompok PIK Remaja Jalur Masyarakat.
Rakorda tersebut di buka langsung oleh Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah dengan pemukulan Gong, serta pemberian penghargaan di berikan kepada Kabupaten Bangka Tengah sebagai peringkat pertama, disusul Bangka Barat meraih peringkat ke dua, serta Bangka Selatan peringkat ke tiga,Penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk Pemberian dalam pencapaian peserta baru (PB) KB Tahun 2017. Serta dilanjutkan penandatanganan Perkiraan Permintaan Masyarakat seluruh Kabupaten/Kota. (Wa)
