SUMEDANG, LASPELA- Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, menerima gelar Doktor Honoris Causa (HC) bidang politik pemerintahan dari Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN). Upacara penganugerahan dilakukan di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Kamis 8 Maret 2018.
Dalam pidatonya, Ketua DPP PDI-Perjuangan tersebut sedikit membahas tentang perempuan zaman now alias saat ini. Hal itu merespons peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret setiap tahunnya.
Menurutnya, gairah perempuan Indonesia saat ini untuk berkecimpung di dunia politik cenderung menurun. “Ada sebuah fenomena, setelah merdeka kaum perempuannya surut (bergerak) di bidang politik. Beda dengan ibu-ibu kita (dulu) yang masih berjuang, sangat terlihat gairah berkiprah di bidang politik,” ujarnya kepada ratusan orang yang hadir termasuk para tokoh politik dan tokoh pemerintahan yang hadir.
Ia menuturkan, dampak dari minimnya keterlibatan perempuan dalam politik membuat jatah 30 persen untuk perempuan yang hendak maju sebagai calon legislatif sulit terpenuhi. Hal itu, katanya, terjadi hampir di seluruh partai politik.
“Niat memberikan kuota 30 persen itu sangat baik. Tapi, di lapangan sangat sulit hari ini untuk mencari kaum wanita yang mau terjun di bidang politik. Alasannya sungguh memprihatinkan,” ungkapnya.
Kemudian dirinya menceritakan keinginan anak perempuannya yang ingin terjun ke politik dan berhasil memiliki karier politik bagus. Namun katanya di perjalanan, anaknya tersebut memilih untuk berhenti di bidang politik.
“Anak perempuan saya datang dan dengan penuh maaf mengatakan ingin mengundurkan diri di dunia politik. Saya tanya kenapa? Karier politikmu bagus. Di dalam keluarga saya, suami saya bilang harus memilih antara suami dan karier politik. Di situ saya lemah karena tidak bisa bersuara memberikan usul dan saran. Karena itu masuk ranah keluarga,” curhat Megawati.
Megawati mengungkapkan jika hak perempuan dan laki-laki dalam bidang politik memiliki hak yang sama. Namun, pada kenyataan di lapangan keadaaanlah yang membedakan.
Rektor IPDN Ermaya Suradinata dalam acara penganugerahan mengatakan, sebelum memutuskan memberikan gelar Doktor Honoris Causa (HC), tim promotor telah mempelajari nilai dan mempertimbangkan gagasan, semangat, jasa yang terhormat Ibu Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri, selama menjabat sebagai presiden kelima, terutama terkait kebijakan strategis politik pemerintahan.
Ermaya mengatakan, pengajuan gelar ini atas pertimbangan, saran dan pendapat dari Komisi Komponen Ahli yang terdiri atas tokoh seperti Abdul Malik fajar, AM Hendropriyono, Rokhmin Dahuri, Bungaran Saragih, Dai Bachtiar, Bambang Kusowo, Muradi, Haryadi serta tim anggota senat guru besar yang di dalamnya mencakup Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
Menurutnya, tim promotor telah mempelajari, menilai serta mempertimbangkan bahwa Megawati memiliki sejumlah jasa dan gagasan sehingga layak menerima gelar Doktor Kehormatan bidang politik pemerintahan dari IPDN.
“Gagasan dan jasa Megawati yang menjadi poin penilaian antara lain terkait kebijakan strategis dan politik pemerintahan Megawati semasa menjabat sebagai presiden, ketika dia mendorong tata pemerintahan yang baik melalui dukungan terhadap amandemen UUD 1945,” jelas dia.
Editor: Stefanus H. Lopis
