Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, menyampaikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa menjadi model bagi Provinsi lain dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Di Babel sendiri tindakan Kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun. Jika terus seperti ini Babel bisa menjadi model bagi provinsi lainnya untuk menerapkan strategi yang tepat dalam menurunkan angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak,” kata Menteri PPPA, Yohana Yembise ketika membuka kegiatan Rakornas PPPA Tahun 2018 di Novotel Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (28/2/2018).
Ia menyampaikan, selain itu juga memastikan bahwa isu gender dan hak anak terintegrasi dalam seluruh program dan kegiatan SKPD melalui strategi mainstreaming gender dan hak anak.
“Pemerintah daerah harus dapat menentukan berbagai kegiatan solutif yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak di akar rumput seperti sekolah perempuan, women technical college, one student safe one family, industry rumahan,” ujarnya.
Menurut Yohana, untuk dapat memberikan perubahan yang signifikan dan mempercepat pewujudan Three Ends, maka berbagai pengalaman baik dibidang pembangunan PP dan PA perlu diperluas dalam skala kegiatan yang lebih besar, maka Rakornas 2018 diarahkan agar replikasi berbagai pengalaman terbaik dapat segera dilakukan.
“Tujuan untuk menjamin penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak terintegrasi ke dalam rencana pembangunan daerah, sehingga dapat dijamin keberlangsungannya, dan memberikan dampak nyata menghadirkan Negara di tengah masyarakat, maka diharapkan seluruh Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD di bawah Dinas PPPA, yaitu Unit Pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA),” paparnya.
Yohana menyampaikan tugas berat bagi semua warga Indonesia untuk setara dan berjalan bersama perempuan dan laki laki.
“Kasus kesenjangan gender masih sering terjadi di Indonesia sendiri masih banyak kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Seperti di DPR dan kedinasan serta lembaga lainnya , laki laki masih mendominasi,” ungkapya.
Selain itu, Ia juga mengimbau kepada semua warga Indonesia untuk bisa mengubah mindset laki-laki terhadap perempuan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tak terjadi kembali. Serta bisa menempatkan perempuan di tempat tempat strategis di pemerintahan.
Rakornas PPPA Tahun 2018 ini diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya Festival PPPA yang melibatkan para pelaku industri kecil dan menengah yang ada di Kota Pangkalpinang maupun Kabupaten/Kota lainnya dan talkshow inspiratif yang akan menghadirkan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Perempuan dan kepala daerah.
“Saya harap Rakornas PPPA Tahun 2018 ini, para Kepala Dinas PPPA dapat memberi perhatian pada beberapa hal seperti pembangunan PP dan PA tidak dapat dilakukan secara parsial maka membutuhkan tindakan yang holistik, terpadu dan efektif, karena itu harus membangun networking dengan seluruh stakeholders (Pemerintah, LSM, akademisi, dan dunia usaha),” harapnya.
Hadir juga dalam Rakornas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bertema ” Maju bersama untuk Kesejahteraan anak dan Perempuan” Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Johan, anggota MPR RI, M Ali Taher, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, peserta Rakornas PPPA dari beberapa provinsi turut dalam meramaikan Rakornas PPPA Tahun 2018 ini. (Wa)
