JAKARTA, LASPELA– Presiden Jokowi melantik Irjen Pol Heru Winarko, sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) yang akan pensiun pada Maret 2018 ini.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Acara pelantikan dihadiri para pimpinan lembaga tinggi negara dan juga para menteri Kabinet Kerja.
Usai pelantikan, Presiden Joko Widodo menegaskan keinginannya agar sejumlah standar yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat juga diterapkan di Badan Narkotika Nasional (BNN). “Ya kita ingin agar BNN nantinya memiliki standar-standar yang baik seperti yang mungkin Pak Heru sudah lakukan di KPK. Ada standar-standar yang dibawa dari KPK ke BNN,” kata Presiden di Istana Negara dilansir dari laman Poskota.
“Baik standar mengenai ‘governance’, standar tata kelola organisasi dan yang paling penting sisi integritas karena di situ peredaran narkobanya, duitnya gede sekali, omsetnya gede sekali. Gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik,” tambah Presiden.
Presiden mengakui bahwa Heru akan mengalami banyak tantangan dalam memimpin BNN apalagi menyusul banyaknya kapal berbendera asing yang membawa barang ilegal tersebut ke perairan Indonesia. “Yang jelas semakin sedikit barang-barang masuk, narkoba yang masuk, akan semakin baik. Kemudian juga bisa menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna narkoba. Artinya juga dari sisi rehabilitasi, tetapi juga dari sisi pencegahan agar barang tidak masuk juga baik,” ungkap Presiden.
Sedangkan Budi Waseso (Buwas) sebelum pelantikan mengaku bahwa Heru sudah menjadi orang terbaik yang dipilih Presiden. Sebelumnya beredar nama Deputi Bidang Pemberantasan BNN Arman Depari dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Ari Dono digadang-gadang sebagai calon Kepala BNN.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan seusai pelantikan mengatakan bahwa salah satu budaya di KPK yang bisa diterapkan di BNN adalah slogan KPK “Berani Jujur Hebat”.
“Kalau salah adalah salah, kalau benar adalah benar. Kemudian transparansi, salah satu pencegahan utama dalam pencegahan korupsi tidak akan mungkn korupsi kita hilangkan tanpa ada transparansi lalu harus religius, banyak sekali, ada 10 mungkin tidak usah saya terangkan di sini,” kata Basaria.
Basaria menilai bahwa Heru selama ini bekerja dengan profesional dan punya komunikasi bagus dengan anak buahnya. “Selama bekerja di KPK ada peningkatan terhadap anak buah, komunkasi sesama bagus. Kita harapkan nanti saat beliau ada di BNN dia akan membawa perubahan-perubahan, paling tidak cara kerja dan etika seperti di KPK bisa diberlakukan di sana. Beliau jadi agen-agen perubahan nanti, membawa nuansa seperti yang ada di KPK diterapkan di BNN, itu yang paling utama kita harapkan,” ungkap Basaria.
Basaria juga tidak menutup kemungkinan kerja sama antara KPK dan BNN akan terjalin lebih dekat. “Kerjasama antara BNN dan kita akan kita tingkatkan. Korupsi itu hampir sama dengan narkotika, pertama sedikit lama-lama semakin banyak, sama dengan korupsi juga akhirnya serakah,” tambah Basaria.
Heru adalah lulusan Akademi Kepolisian 1985. Heru pernah menjabat sebagai staf Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan bidang Ideologi dan Konstitusi pada 2015 sebelum ia bertugas di KPK.
Pada 2012, ia pernah menjabat sebagai Kapolda Lampung maupun bertugas di Direktorat Ekonomi Khusus Mabes Polri pada 2009 dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri pada 2010.
Heru juga telah dianugerahi sejumlah tanda jasa antara lain Satya Lencana Kesetiaan VIII, Satya Lencana Kesetiaan XVI, Satya Lencana Kesetiaan XXIV, Satya Lencana Dwidja Sistha, Satya Lencana Karya Bhakti, Satya Lencana Ksatria Tamtama dan Bintang Bhayangkara Nararya.
Editor: Stefanus H. Lopis
