- Apdesi MoU dengan Kejaksaan dan Polres Babar
- Aparat Desa Diharap Perkuat Koordinasi
PANGKALPINANG, LASPELA- Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa (DPC APDESI) Kabupaten Bangka Barat menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi aparatur pemerintah desa se- Bangka Barat serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara APDESI dengan Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Polres Bangka Barat di Hotel Santika Pangkalpinang, Senin (19/2).
Bimtek dihadiri Asisten Pemerintah dan Sosial, Kajari Bangka Barat, Kanit Binmas Polres Bangka Barat, Ketua DPC APDESI Bangka Barat, serta seluruh Kepala desa se-Bangka Barat.
Bimtek bertujuan membangun senergitas pembinaan aparatur pemerintah desa se- Bangka Barat dengan Polres, Kejaksaan dan Inspektorat Kabupaten Bangka Barat dalam rangka optimalisasi pembangunan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Asisten Pemerintahan dan sosial Drs. Muhammad Soleh mewakili Bupati Babar, H. Parhan Ali menyampaikan, setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.
Desa juga, jelasnya, diberikan wewenang untuk mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah daerah menyambut baik MoU ini, diharapkan dengan MoU ini desa dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi agar tidak terjerumus ke persoalan hukum. Desa harus proaktif bertanya dan banyak belajar agar bisa membangun desa dengan mengelola dana desa yang benar,” harap Soleh.
Kajari Bangka Barat, DR. Neva Susanti, SH, M.Kum., menyampaikan sangat mendukung kegiatan ini. Dirinya menilai, kerjasama ini sangat membantu meningkatkan kemampuan SDM di desa, sehingga kegiatan pengelolaan dana desa menjadi lebih baik lagi.
“Saya sangat mengapresiasi sekali kepada pihak APDESI Bangka Barat karena telah memprakarsai terselenggaranya kegiatan Bimtek bagi aparatur pemerintah desa dan Penandatangan Nota Kesepahaman ini. Karena ini merupakan salah satu nawacita Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,”tambah Neva. (ril)
