Oleh: Wina Destika/Wartawan LASPELA
PANGKALPINANG, LASPELA- Belum Genap seminggu dilantik, Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel) nampaknya harus mulai berbenah. Hal ini mengingat keberadaan yang masih belum dirasakan di beberapa daerah di Babel.
Kabid Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Pusat RI, Wafa Patria mengatakan keberadaan Komisi Informasi harus dapat dirasakan keberadaannya di seluruh lapisan masyarakat.
“Hal terpentingnya, bahwa keterbukaan informasi harus dirasakan masyarakat dan dapat dilaksanakan oleh badan publik yang ada seperti yang disinggung Pak Sekda sebelumnya bahwa keberadan KI di beberapa daerah masih belum terasa,” katanya usai menghadiri kegiatan temu silaturahmi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik, Kamis (18/1/2018).
“Ini menjadi tantangan ke depan untuk bisa mengadvokasi, dan mengedukasi masyarakat untuk lebih paham dengan keterbukaan informasi,” ujarnya.
Ia menilai, KI harus mulai gencar melakukan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi agar keberadaannya, lambat laun mulai dirasakan Masyarakat. “Edukasi ke masyarakat sangat penting apalagi tentang bagaimana mengakses informasi dan mengatahui informasi yang menjadi hak-hak mereka,” ungkapnya.
Ia berharap, ke depan juga kerjasama dari setiap badan publik lebih dimaksimalkan untuk dapat memberikan informasi yang selama ini mungkin belum diekspose ke masyarakat.
“Kami berharap kepada badan publik di Bangka Belitung untuk ikut atau berkewajiban membuka informasi yang mungkin selama ini belum di ekspose,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bangka belitung yang baru, Sugesti menegaskan komitmennya untuk melanjutkan estafet kepengurusan periode sebelumnya yang masih meninggalkan beberapa Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan.
“kita memang baru dibentuk, tapi meskipun begitu kita sempat mengikuti proses keterbukaan informasi pada periode yang lalu dan masih ada beberapa yang belum diselesaikan. Oleh karenanya kami akan meneruskan apa yangg masih menjadi PR, berkenaan dengan informasi publik ini,” ungkapnya.
Dia menegaskan akan turut mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dalam bentuk kebijakan informasi publik. “Isu-isu sentral yang harus diketahui masyarakat sebenarnya merupakan upaya mendorong pembangunan di bangka belitung bukan malah menjadi bumerang,” tutupnya.
Editor: Stefan H. Lopis
