- Amanat Rapimnas KADIN INDONESIA 2017
- Tahun 2017 KADIN Fokus Berdayakan Daerah
- Jusuf Kalla: Percepat Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi
Catatan Jurnalistik Agus Ismunarno
Pemimpin Redaksi LASPELA GROUP
RAPIMNAS KADIN Indonesia yang dipimpin Rosan Perkasa Roeslani sebagai Ketua Umum mengamanatkan Kadin Indonesia bersama Kadin Provinsi se-Indonesia melakukan sinergi intensif mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan sumber daya manusianya.
Selain itu KADIN Indonesia bersama KADIN Provinsi se-Indonesia akan bertemu Presiden Joko Widodo April 2018 untuk membahas persoalan utama di masing-masing daerah se-Indonesia. Pertemuan rutin tiga bulanan dengan Presiden RI itu merupakan komitmen Presiden Jokowi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan membuat strategi bersama para pengusaha Indonesia yang tergabung dalam KADIN Indonesia.
“Dalam pertemuan rutin tiga bulanan bersama Presiden RI, Joko Widodo, April 2018, saya bersama 34 Ketua Umum KADIN Provinsi se Indonesia akan melakukan rapat koordinasi bersama Bapak Presiden agar beliau mendengar langsung persoalan prioritas utama ekonomi di setiap provinsi. Kenapa prioritas utama ekonomi daerah? Karena KADIN Indonesia memastikan agar prioritas utama persoalan ekonomi itu langsung ditangani bersama Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK pada pertemuan itu,” tandas Rosan Perkasa Roeslani, Ketua Umum KADIN Indonesia itu pada Rapat Pleno Akhir Rapimnas KADIN Indonesia sebelum ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla, 14 Desember 2017.
Penegasan Rosan P. Roeslani itu menjawab Pandangan Umum KADIN Indonesia Bagian Barat yang disampaikan oleh Ketua Umum KADIN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir Thomas Jusman MM dan dibacakan oleh Ketum KADIN Sumut. Dalam pandangan umumnya Thomas Jusman menyampaikan apresiasi kinerja KADIN Indonesia yang dipimpin oleh Rosan P. Perkasa sehingga Presiden RI berkomitmen melaksanakan pertemuan tiga bulanan yang seharusnya segera diimplementasikan dalam konteks pengembangan daerah karena daerahlah sesimggijmua representasi KADIN Indonesia.
“KADIN Kepulauan Bangka Belitung merupakan mitra pemerintah daerah, maka pertemuan bersama Presiden Jokowi itu merupakan momentum untuk membantu Gubernur, Walikota dan Para Bupati dalam memecahkan persoalan utama di Babel dan mendorong terciptanya strategi solutif bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Babel, Kota beserta Kabupatennya,” kata Thomas Jusman.
Pada momentum pertemuan bersama Presiden itu KADIN Babel akan memilih prioritas masalah perekonomian Babel. “Selama dua tahun ini KADIN Babel telah menetapkan konsep dan komitmen keberlangsungan transformasi ekonomi secara gradual dari pertambangan timah dengan penguatan ekonomi pariwisata, perkebunan dan pertanian, ekonomi kreatif, kelautan dan kemaritiman serta perdagangan dan jasa,” papar Thomas Jusman.
Thomas Jusman memberikan apresiasi kepada Gubernur, Walikota dan Bupati serta DPRD-nya yang telah mengendorse pariwisata, revitalisasi lada sebagai pilar ekonomi pilihan dalam transformasi ekonomi tersebut. Diharapkan, dengan penguatan pilar-pilar ekonomi lainnya, pertumbuhan ekonomi akan terjaga dan meningkat.
“Bahkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah seiring dalam mendorong pariwisata ini dengan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang Belitung dan dalam proses perjuangan KEK Bangka. KADIN Babel juga mengapresiasi Gubernur Erzaldi mencanangkan Visit Babel Sport Tourism 2018 dan National MICE di Babel. Gerakan revitalisasi lada dan atensi pada petani lada juga sudah kita lihat. Dalam audiensi KADIN Babel dengan Gubernur Erzaldi akan kita tetapkan prioritas utama apa yang akan KADIN Babel sampaikan pada pertemuan dengan Presiden Jokowi April 2018 mendatang,” kata Thomas Jusman.
RAPIMNAS KADIN (Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri)2017 digelar di Radisson Hotel di Batam 13-14 Desember 2017. Rapimnas menghimpun pemikiran ekonomi dari berbagai daerah yang direpresentasinya oleh sedikitnya 1.000 hingga 2.000 anggota KADIN se Indonesia.
Ketua Umum KADIN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir Thomas Jusman MM hadir dan memimpin delegasi KADIN Babel diantaranya WKU Pertambangan dan Energi Muhammad Fitriansyah, WKU Perhubungan dan Kemaritiman, Rudi Irawan, WKU Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, Santo SE dan WKU ICT, Mass Media/Penyiaran, Agus Ismunarno.
Dorong Kewirausahaan
Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika memberikan arahan pada Penutupan Rapimnas KADIN Indonesia di Hotel Radisson di Batam meminta para pelaku usaha dan semua pihak untuk mendorong semangat kewirausahaan, semangat bekerja dan meningkatkan kualitas kerja, tanpa terkecuali bagi para tenaga kerja nasional.
Kecepatan inovasi, kata Jusuf Kalla, harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait dalam dunia usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Wapres JK menegaskan, “Selama ini kita hanya mengandalkan komoditas yang dimiliki karena sumber daya alam yang banyak. Tentunya bila hal ini didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang baik maka perekonomian akan cepat bertumbuh, lebih baik dan berdaya saing.”
Para pengusaha juga diimbau Wapres JK agar lebih banyak membuka kesempatan seluas-luasnya bagi angkatan kerja melalui program pemagangan untuk meningkatkan keterampilan di lingkup industri.
Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roslani mengatakan pihaknya akan berpedoman pada Program Kerja Kadin Indonesia untuk tahun 2018 yang telah disahkan oleh Rapimnas 2017.
Rosan memaparkan, “Kami sepenuhnya akan memperhatikan dinamika lingkungan strategis dalam perekonomian nasional dan global, Kadin Telah merancang program-program yang implementatif yang diharapkan dapat memberikan kemanfaatan kepada dunia usaha nasional serta berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian.”
Sejalan dengan fokus perhatian kadin dalam rapimnas, tandas Rosan P. Perkasa, Kadin Indonesia akan berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pemberdayaan perekonomian daerah dan memajukan ekonomi yang berkeadilan.
……………………………………………………………..
“Kita melihat pertumbuhan perekonomian itu akan tumbuh berkualitas jika manusianya juga berkualitas. Kita juga melihat pertumbuhan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, tetapi harus Indonesia centris. Kita akan mencoba menyelaraskan pertumbuhan secara seimbang,” kata Rosan.
Dari data yang ada ketimpangan ekonomi masih terus mewarnai perekonomian nasional dan daerah. Secara nasional, Indeks gini rasio tahun 2016 dan 2017 masih berkisar diantara 0,40-0,41 dan di daerah berkisar 0,33-0,41.
Sedang dalam kurun waktu 2016-2017, perkembangan ekonomi Indonesia masih dalam trend positif dan stabil. Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,88%, 2016 naik menjadi 5,02% dan tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,1 persen.
Disimpulkan Rosan, “Kami telah berusaha merumuskan usaha-usaha strategis dan komprehensif untuk mencapai tujuan itu.”
Rapimnas Kadin, kata Rosan, mengamanatkan pada penguatan organisasi Kadin untuk menyokong iklim usaha yang kondusif dan berperan aktif dalam pembangunan nasional.
Nilai Tambah Anggota KADIN
Di hadapan Wapres dan Peserta Rapimnas KADIN Rosan P. Perkasa Rosani, telah bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan untuk melakukan registrasi data perusahaan secara online.
Semua perusahaan yang mendaftar SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) akan mendapatkan keanggotaan Kadin.
“Selain perusahaan, Kami juga akan mendorong semua asosiasi, gabungan atau himpunan bisnis agar terdaftar di Kadin,” ajak Rosan.
Sementara dalam kesempatan terpisah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan hanya perusahaan yang terdaftar dalam anggota Kadin Indonesia yang bisa melakukan kegiatan perdagangan, termasuk izin ekspor dan impor.
Peraturan tersebut berlaku setelah Kementerian Perdagangan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia sepakat menjalin kerja sama tentang Integrasi Data Perusahaan di Bidang Perdagangan secara Online.
“Semua yang melakukan permohonan izin ekspor impor online ke Kadin, dia menjadi anggota Kadin dan hanya anggota Kadin yang boleh melakukan izin ekspor impor,” kata Enggar pada penandatanganan nota kesepahaman di Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Dalam kesepakatan tersebut, Enggar menjelaskan semua perusahaan atau distributor yang terdaftar anggota Kadin, wajib mendaftarkan dan melaporkan perusahaan, gudang dan stoknya ke Kementerian Perdagangan.
Setelah terdaftar, perusahaan tersebut wajib mengikuti aturan yang berlaku, salah satunya tidak melakukan penimbunan barang yang berakibat menggangu persediaan barang di pasar. Enggar menegaskan perusahaan atau distributor yang tertangkap melakukan penimbunan, harus dikeluarkan keanggotaannya dari Kadin.
“Mereka yang di-blacklist, harus dikeluarkan dari Kadin dan tidak boleh jadi anggota Kadin lagi. Kalau tidak melakukan itu, batal kesepakatannya,” ungkap Enggar.
Ada pun kerja sama ini meliputi penyediaan dan pemanfaatan data perusahaan di bidang perdagangan, khususnya data Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) para pengusaha. Selama ini data perusahaan tersebut dikelola oleh Kemendag melalui sistem informasi secara online.
Melalui kerja sama ini, perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan SIUP dan TDP secara online, otomatis mendapatkan KTA (Kartu Tanda Anggota) yang diterbitkan oleh Kadin. Penerbitan KTA ini tidak dipungut biaya atau gratis.
Menurut Enggar, kerja sama ini akan memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha maupun pemerintah. Database anggota Kadin secara otomatis akan menjadi database Kemendag.
Data ini pun akan memudahkan pemerintah dan Kadin merumuskan dan menyosialisasikan berbagai kebijakan perdagangan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani menyatakan bahwa kerja sama data perusahaan di bidang perdagangan ini memudahkan dan menyederhanakan proses pengusaha Indonesia untuk menjadi anggota Kadin.
Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, Rosan berharap jumlah anggota Kadin akan bertambah dan secara organisasi Kadin akan semakin kokoh dan kuat.
Saat ini Kadin Indonesia sudah berada di 34 Provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota se-Indonesia. Selain Dewan Pengurus Harian, untuk menunjang tugas-tugas Kadin indonesia di tingkat regional dan internasional, Kadin memiliki 36 Komite Bilateral Luar Negeri.
Kelebihan lain menjadi Anggota KADIN yang dipimpin oleh Rosan Perkasa Roeslani adalah promosi secara online dan transaksi elektronik e-commerce yang difasilitasi oleh KADIN Indonesia. Selain itu tahun 2018 KADIN Indonesia dan KADIN Babel akan melakukan berbagai vocational traning yang bisa dimanfaatkan oleh warga Babel dan perusahaan di Babel. (*)
