WASHINGTON, LASPELA- Presiden Donald Trump, Rabu (6/12/20710, tiba-tiba membalikkan kebijakan yang telah dianut Amerika Serikat selama berpuluh-puluh tahun dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Langkah itu memicu kemarahan Palestina termasuk Indonesia dan seakan menunjukkan bahwa Trump tidak menghiraukan peringatan soal kerusuhan yang ditimbulkannya di Timur Tengah dengan mengeluarkan pernyataan tersebut.
Pernyataan terhadap pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel itu dikeluarkan Trump ketika menyampaikan pidato di Gedung Putih. Trump mengatakan, pemerintahannya akan memulai proses untuk memindahkan kedutaan besar AS di Tel Aviv ke Yerusalem. Relokasi tersebut diperkirakan akan membutuhkan waktu beberapa tahun. Para presiden pendahulunya menghindari langkah itu agar tidak menimbulkan ketegangan.
Status Yerusalem, yang merupakan tempat suci bagi para penganut Islam, Yahudi dan Kristen, merupakan salah satu masalah paling tajam yang harus dihadapi dalam upaya mewujudkan kesepakatan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Selama ini, masyarakat internasional tidak mengakui kedaulatan Israel di seluruh Yerusalem dan meyakini bahwa status kota tersebut harus diselesaikan dengan jalan perundingan. “Saya sudah menetapkan bahwa sudah saatnya untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel,” kata Trump.
“Walaupun presiden-presiden (Amerika Serikat, red) sebelumnya telah membuat janji saat kampanye, mereka tidak bisa melaksanakannya. Hari ini, saya melaksanakan (janji saya-red),” tegas Trump.
Israel menganggap Yerusalem sebagai Ibu Kota-nya yang abadi dan tak terbagi serta menginginkan semua kedutaan asing ditempatkan di sana. Pada saat yang sama, Palestina menginginkan Yerusalem menjadi ibu kota negara Palestina merdeka di masa depan.
Dari Bogor, Presiden Joko Widodo mengirim pesan tegas soal posisi Indonesia pada isu global ini. “Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (7/12/2017), sebagaimana dikutip LASPELA dari Antara.
Indonesia, lanjut Presiden, meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. “Keputusan itu telah melanggar berbagai resolusi di PBB yang AS menjadi anggota, dan ini bisa menguncang stabilitas keamanan dunia,” kata Jokowi. (Antara)
Editor: Stefan H. Lopis
