DENPASAR, LASPELA– Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendorong pengembangan destinasi pariwisata mengacu pada manajemen destinasi tunggal, misalnya melalui keberadaan kawasan ekonomi khusus dan badan otorita.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Dadang Rizki Ratman mengatakan, pengelolaan destinasi oleh manajemen tunggal tersebut bertujuan meminimalisasi tumpang tindih kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya.
“Ada beberapa destinasi pariwisata di Indonesia yang masuk ke dalam kewenangan pemerintah daerah yang berbeda, salah satunya Danau Toba yang lokasinya berada di 7 kabupaten. Atau, misalkan ada yang masuk ke dalam wilayah konservasi sehingga memerlukan koordinasi teknis dengan kementerian terkait,” tuturnya di sela ‘Tourism Planning Forum-Tourism Design and Prototype Conference 2017’, di Denpasar, Rabu (8/11/2017) dilansir dari laman Bisnis.com
Dari 10 destinasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, lanjutnya, ada 4 destinasi yang sudah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) yakni Mandalika (NTB), Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Maluku Utara), dan Tanjung Kelayang (Belitung).
Tak seperti daerah lainnya, KEK menawarkan sejumlah kemudahan bagi investor mulai dari insentif fiskal, jaminan investasi, kepastian hukum, pelayanan satu atap, hingga pembangunan infrastruktur.
Selain KEK, pemerintah juga membentuk dua badan otorita yakni Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan Badan Otorita Borobudur. Kedua lokasi tersebut juga masuk ke dalam daftar 10 Bali Baru.
“Model-model semacam ini sangat bagus untuk direplika oleh pemerintah daerah. Pengelola tunggal inilah yang nanti akan menyinkronkan segala kepentingan dari semua pihak yang terkait dalam pengelolaan destinasi pariwisata,” tukasnya.
Hingga saat ini, dia mencatat sejumlah kepala daerah sudah mulai mengusulkan daerahnya sebagai KEK untuk menggenjot potensi pariwisata. Daerah tersebut antara lain Malang, Mentawai, Minahasa Utara, dan Selayar.
Editor: Stefan H. Lopis
