PANGKALPINANG, LASPELA – Indeks Harga Konsumen di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada September 2017 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,22% (mtm) atau secara tahunan inflasi sebesar 3,59% (yoy).
“Pasca normalisasi tarif angkutan udara selama 2 bulan berturut – turut, stabilitas inflasi masih berlanjut di bulan September melalui terkendalinya stabiltas bahan pangan dan komoditas ikan-ikanan”, ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bayu Martanto.
Deflasi di bulan September 2017 disebabkan oleh kelompok volatile food yang mengalami deflasi 2,20% (mtm) karena penurunan harga di beberapa komoditas sayuran dan ikan. Di sisi lain, tercatat kelompok administred price mengalami inflasi sebesar 0,95% (mtm). Kelompok inti juga mengalami inflasi yang cukup terkendali di angka 0,30% (mtm). Secara spasial, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 0,15% (mtm) dan Kota Tanjungpandan mengalami deflasi 0,87% (mtm).
Lanjutnya, dalam rangka pengendalian inflasi di wilayah Sumatera, telah dilakukan Rapat Koordinasi TPID se Sumatera yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Darmin Nasution, Gubernur dan Pemimpin Bank Indonesia se-Sumatera pada tanggal 28 September 2017 kemarin. Dalam kesempatan tersebut telah dibahas mengenai implementasi kerjasama antar daerah dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera. Selain itu, pembahasan juga dilakukan berkenaan dengan progres pelaksanaan proyek strategis di wilayah Sumatera. Melalui pertemuan ini diharapkan dapat memfasilitasi TPID wilayah Sumatera untuk dapat melakukan kerjasama antar daerah untuk mengatasi masalah keterbatasan produksi lokal. Selanjutnya pertemuan tersebut diharapkan dapat mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka peningkatan konektivitas dan pemerataan.
“Sesuai dengan arahan Bp Darmin Nasution, kerjasama antar daerah di wilayah Sumatera harus ditingkatkan. Kerjasama antar daerah dapat memberikan solusi untuk masalah keterbatasan produksi yang masih terjadi di Bangka Belitung. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan harus secara bersama – sama mendukung pengembangan infrastruktur di Bangka Belitung agar konektivitas dan pemerataan dapat ditingkatkan. Lebih lanjut, best practice yang sudah dilakukan oleh TPID Bangka Belitung harus tetap dipertahankan dengan disertai pengembangan program yang inovatif untuk memecahkan tantangan pengendalian inflasi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi harus bahu membahu memberikan sumbangsih terbaiknya agar kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung semakin baik”, terang Bayu Martanto dalam rilisnya.(Rill/Ar)
