PANGKALPINANG, LASPELA – Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Deddy Yulianto mempertanyakan besarnya kuota export timah yang dimiliki perusahaan perusahaan Smelter yang ada di Negeri Serumpun Sebalai.
Kata Politisi Partai Gerindra itu, ada indikasi jual beli kuota export. Menurutnya, apa timah yang dieksport itu murni hasil produksi dari tambang sendiri atau dari pembelian dari tambang rakyat di luar IUP.
“Ini yang kami pertanyakan. Berapa luas IUP yang mereka miliki? mestinya Pemerintah lebih memperketat pengawasan masalah pertimahan ini,”ujarnya.
Seharusnya tegas Deddy, dari hulu sampai hilirnya masalah pertimahan ini harus jelas asal-usulnya. Artinya dari luas IUP yang dimiliki dan produksi perhari dan dimana tambangnya, dan berapa unit tambangnya mesti ada laporan yang jelas.
“IUP ada tambang tidak ada, IUP laut ada Kapal Isap tidak ada, tapi bisa export timah, itu yang kita kita pertanyakan daripada hasil timah nya tersebut. Itu sama juga ilegal,”tegas Deddy.
Dia menuturkan asal usul mesti jelas terkait masalah timah ini. Pemerintah Daerah mesti tegas. Gubernur dan Bupati jangan hanya bisa memberikan rekomendasi dan Pemerintah jangan jadikan boneka oleh para pengusaha,”cetusnya.
Lanjutnya, juga terkait masalah reklamasi dan pasca tambang, jangan selalu mengatasnamakan masyarakat untuk mengeksploitasi sumber daya alam Babel. Setelah itu ditinggal begitu saja,
“Selain itu juga saya pertanyakan IUP-IUP yang tidak pernah habis dengan luas IUP luasnya tetap dan sudah berjalan bertahun tahun, kuota expor nya tetap saja stabil dari hasil produksinya. Padahal Kita tahu bahwa timah adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharuhi,”tukas Deddy. (naf)
