JAKARTA, LASPELA– Pemerintah akan fokus mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan pada tahun ketiga.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan yang disampaikan dalam sidang tahunan MPR di ruang Paripurna I kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
“Di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini, pemerintah lebih fokus melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolasi merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Jokowi dikutip dari laman Suara Pembaruan.
Pemerataan yang dimaksud adalah bagaimana masyarakat di mana pun berada merasakan hadirnya negara. Seperti, rakyat di Aceh merasakan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang sama dengan rakyat di Pulau Jawa.
Demikian juga, masyarakat di perbatasan Papua juga merasakan hadirnya negara sehingga memiliki rasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
“Kita ingin rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wilayah lain Indonesia. Kita ingin rakyat Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran NKRI melalui program Kartu Indonesia Sehat, program Kartu Indonesia Pintar, dan program pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil,” tambahnya.
Dengan adanya pemerataan, Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada lagi warga negara Indonesia (WNI) yang akan merasa menjadi warga negara kelas dua dan kelas tiga. Sebab, semua WNI mendapatkan hak dan kewajiban sama.
Dengan adanya pemerataan ekonomi, lanjut Jokowi, masyarakat akan bersatu. Persatuan adalah modal untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan, seperti persaingan global dan kemajuan teknologi, gerakan ekstremisme dan radikalisme, serta terorisme.
Untuk itu, dalam mewujudkannya, Presiden Jokowi mengajak semua lembaga negara bersatu dan bergotong royong. Sebab, dalam pandangannya tanpa kerja sama, maka keadilan sosial tak dapat terwujud.
“Saya mengajak kita semua untuk selalu mendengar amanat penderitaan rakyat. Saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, bekerja sama, kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa selama tiga tahun pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial.
Hal itu terbukti dengan turunnya indeks gini rasio dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,18 pada 2016. (Suara Pembaruan)
Editor: Stefanus H. Lopis
Leave a Reply