KAMAR Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta para menteri berhati-hati dalam menerbitkan aturan atau peraturan menteri.
Karena itu, Kadin meminta kementerian agar mencabut peraturan-peraturan menteri yang menghambat investasi.
“Untuk pembangunan kita perlu investasi, mestinya kebijakan yang tidak kondusif itu harusnya ditiadakan. Setiap kebijakan itu dipikirkan dulu lah dampak multipliernya bagaimana?,” kata Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani, Selasa 1 Agustus 2017.
Menurut Rosan, keinginan presiden sangat jelas yakni ingin meningkatkan investasi masuk ke Indonesia sehingga ekonomi tumbuh dan tenaga kerja bisa terserap. Namun, oleh para pembantunya, tidak diterjemahkan sebagaimana yang diharapkan presiden.
Buktinya, ada beberapa peraturan menteri yang tidak mendukung pertumbuhan dunia usaha. “Pak Presiden kan inginnya memudahkan kebijakan untuk meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Jadi itu harus diterjemahkan secara benar oleh kementerian. Kebijakan itu implementasinya di bawah juga harus sama,” katanya.
Rosan juga menyoroti adanya kebijakan yang tumpang tindih dan berlawanan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini, imbuh dia , tentu saja mempersulit pebisnis dalam menjalankan usahanya.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah melakukan harmonisasi kebijakan, terutama beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. “Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga harus diharmonisasi sehingga sama dengan kebijakan yang ada di pusat,” ujarnya.
Seperti diketahui, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Senin (24/7) lalu, Presiden Jokowi menegur para menterinya agar hati-hati dalam menerbitkan peraturan menteri. Menurut presiden, kepentingan dunia usaha semestinya menjadi acuan dalam pembuatan peraturan menteri. (Media Indonesia)
