JAKARTA, LASPELA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih ada daerah yang menunda penyerapan anggaran.
Maka dari itu, dia menginginkan daerah tersebut agar mempercepat penyaluran anggaran, karena dengan begitu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
Ketika penyerapan anggaran terganjal, maka peredaran uang di masyarakat bisa berkurang.
Dengan kejadian itu, maka bisa mempengaruhi pergerakan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah.
“Kita sering terlambat mengeluarkan uang dari APBD. Biasanya di daerah maupun pemerintah pusat, mengeluarkan uang itu paling kebut-kebutan pada bulan-bulan di akhir tahun,” ungkap Jokowi dalam acara rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis 27 Juli 2017 dikutip dari laman Metrotvnews.
Penundaan penyerapan anggaran yang dilakukan beberapa pemda, sebut Jokowi, telah dilakukan selama bertahun-tahun.
Biasanya, penyerapan anggaran baru cepat dikeluarkan menjelang akhir tahun.
“Bayar ini, bayar itu. Harusnya ya kan itu sudah mulai di Januari misalnya buat bayar uang muka dan sebagainya,” tegas dia.
Adanya kebiasaan itu, dia menginginkan kepala daerah agar bisa mengubah perilaku penundaan penyaluran anggaran. Seharusnya, pemerintah daerah (pemda) itu bisa secara cepat menyalurkan dana APBD yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat.
“Dana APBD ke masyarakat agar ekonomi bisa bergerak. Jangan punya budaya menaruh uang APBD kita di bank dan idle selama berbualan-bulan, sehingga uang beredar itu kering. Harus kita bangun budaya kerja. Uang APBD harus dikeluarkan,” pungkas Jokowi. (Metrotvnews)
